Bali Tribune, Selasa 23 Januari 2018
Diposting : 18 December 2017 21:10
Made Ari Wirasdipta - Bali Tribune
partai
Keterangan Gambar: 
Sudikerta dan Rai Mantra

BALI TRIBUNE - Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis hasil paket yang cocok dari pilihan rakyat Bali untuk pasangan calon Gubernur Bali pada pilkada 2018 mendatang.

Data LSI ini hanya mengkhusus pada permintaan yang diajukan oleh 9 parpol Koalisi Rakyar Bali (KRB) untuk mengusung calon I Ketut Sudikerta ( wagub Bali ) dan IB Rai Dharmawijaya Mantra ( Wali Kota Denpasar).

Hasilnya, terhadap kedua calon yang dipersiapkan untuk menandingi paket dari PDIP (Koster-Coka Ace), pilihan hampir 65 persen memilih Wali Kota Denpasar yang akrab disapa Rai Mantra sebagai calon Gubernur dan Sudikerta sebagai calon Wakil Gubernur atau paket Dharma-Kerta.

Meski hasil survey yang telah dirilis LSI mengunggulkan Dharma-Kerta, namun Sudikerta tegas menyatakan akan tetap maju sebagai calon Gubernur Bali dari Partai Golkar.

"Itu sudah diumumkan di pusat. Pusat yang umumkan, bukan saya. Kalau soal paket itu, ya itu yang diumumkan di survey," kata Sudikerta, Minggu (17/12) usai tiba dari Musorprov Bali, di Lovina kabupaten Buleleng.

Dipertegas Sudikerta bahwa saat ini masih melakukan komunikasi deal-deal politik untuk langkah kedepan. "Tapi saya tetap maju nomor satu, karena itu komitmen saya," tegas Sudikerta di Buleleng.

Untuk mewujudkan keinginan dari Wakil Gubernur Bali untuk bisa maju sebagai Cagub Bali, Sudikerta tidak menampik masih menjalin negosiasi diantara parpol yang masuk dalam lingkaran KRB termasuk kandidat calon yang muncul berdasarkan hasil survey LSI. "Tetap masih nego, karena komitmen saya mau maju nomor satu," jelasnya.

Meski begitu Ketua DPD I Golkar Bali ini, akan tetap mengikuti intruksi induk partai dalam menghadapi Pilgub Bali 2018.

"Semua tetap pada induk partai saya. Tentu saya akan patuh untuk amanah demi Bali," demikian mantan Sopir angkot ini.

Kendati demikian, Dirinya bisa saja melunak dengan berbagai pertimbangan. Kata Sudikerta, dua hal yang harus terjadi bila dirinya akhirnya dimandatkan untuk jadi Cawagub bukan Cagub Bali 2018.

Pertama menurutnya harus ada keputusan dan penunjukkan resmi dari DPP Golkar pusat yang mencabut rekomendasi dirinya sebagi Cagub Bali 2018 dan memberikan surat resmi untuk maju sebagai Cawagub.

Pun demikian dirinya tidak serta merta menerima legowo, Ia mengaku siap dengan berbagai persyaratan yakni agar fungsi ekonomi pembangunan diberikan kepadanya. Sehingga, ia mudah membangun Bali kedepannya.

"Kecuali ada penugasan, ya saya tidak bisa menolak. Kalau penugasan partai, siapapun ditugaskan pasti turut dan patuh pada partainya itu. Tapi kalau apapun nanti terjadi (Jadi Cawagub, red), itu ada syaratnya. Ya, saya harus diberikan mengelola ekonomi pembangunan," pinta Sudikerta, Sabtu (16/12) lalu.

Itu diharapkannya karena program pembangunan untuk Bali masih berjalan dan harus diteruskan. "Masih ada program pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti membangun kembali jalan tol, juga bangun stadion sebagai fasilitas olahraga dan membangun yang lainnya," ujar Sudikerta.

Dalam menghadapi Pilgub Bali nanti, Sudikerta menyerahkan sepenuhnya kepada induk partai dan koalisi partai politik, termasuk menunggu Munas Golkar yang akan melahirkan Ketua Umum Golkar yang baru menggantikan Setnov.

"Kalau saya diberikan menjadi Gubernur Bali, maka pembangunan di Bali akan gampang terwujud dalam pemerataan ekonomi. Jadi, pilih orang yang berkomitmen penuh, yang tidak mengambil uang rakyat," pungkas Sudikerta.