BALI TRIBUNE - Pemkab Tabanan menerima Anugerah Dana Rakça 2017. Anugerah itu merupakan penghargaan dari Presiden RI atas daerah-daerah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pengeloalan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan pemerintahan umum.
Penghargaan tersebut diserahkan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/12). Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Tabanan masuk sebagai daerah kabupaten penerima anugerah bersama tiga kabupaten di Bali dan enam kabupaten dari luar Bali.
Usai acara, Bupati Eka menyampaikan terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan presiden kepada Pemkab Tabanan tersebut. Terlebih, Pemkab Tabanan sejauh ini berupaya mengembangkan setiap program pemerintahan dengan anggaran yang terbatas lewat inovasi dan terobosan. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, terutama untuk di wilayah desa yang kini telah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya berharap agar pemerintah daerah ikut serta membangun dan menjaga mesin pertumbuhan ekonomi bangsa yang kini mulai membaik. Hal itu ditandai dengan iklim investasi yang telah membaik dan ekspor yang menguat. “Kita harus tetap menjaga mesin pertumbuhan ekonomi bangsa. Itu bisa dicapai bila konsumsi tetap cukup tinggi. Daya beli masyarakat harus tetap dijaga, konfidennya dijaga. Pemerintah juga mengelola keuangan yang baik. Ini bisa menjadi tambahan dalam menjaga mesin pertumbuhan ekonomi. Agar bisa menciptakan momentum seperti ini peranan pemerintah daerah sangat penting,” ujar Sri Mulyani.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Di level internasional, Menteri Sri Mulyani mencontohkannya dengan pengakuan Bank Dunia terhadap Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB). Tadinya, Indonesia berada pada peringkat 91 dan sekarang naik ke peringkat 72 dengan nilai 66,47. “Kita sudah sudah cukup baik dalam iklim investasi. Jadi saya ingin pemerintah daerah juga ikut menjaganya. Prestasi ini bisa dicerminkan dengan perbaikan di daerah-daerah. Saya ingin pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada birokrasi dan tata kelola dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan dunia usaha. Fokus ini sangat relevan di hari ini dan ke depannya,” imbuhnya.
