Diposting : 8 January 2020 05:48
Khairil Anwar - Bali Tribune
balitribune.co.id | Singaraja - Sebanyak 33 kepala keluarga (KK) petani Banjar Dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Gerokgak,terancam terusir dari tempat tinggalnya. Pokok masalahnya, mereka dianggap menempati lahan milik Pemprov Bali seluas 1,4 hektare tanpa alas hak.
Sebagai peringatan terakhir sebelum diusir,Sat Pol PP Pemprov Bali di bawah kendali Dewa Nyoman Rai Dharmada memberikan ultimatum untuk segera angkat kaki dari asset milik Pemprov Bali. Ultimatum itu menurut Dharmada sudah melalui tahapan SP 1 sampai SP 3 setelah beberapa kali melakukan pertemuan namun gagal mendapatkan kesepakatan.
Hal itu disampaikan Dharmada di depan puluhan warga yang diundang untuk hadir di Kantor Sat Pol PP Buleleng,Selasa (7/1).
Dalam pertemuan mediasi itu,Dandim 1609/Buleleng,Letkol Inf Muhammad Windra Lisriyanto,SE,MIK, hadir bersama Kapolsek Gerokgak Kompol Widana,Camat Gerokgak Juartawan,Kasat Pol PP Buleleng,Putu Dana,serta Kepala UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Bali,Ketut Nayaka.
Dalam pertemuan terungkap,warga dianggap menempati tanah pemprov dengan cara disewa.Namun belakangan warga tidak lagi membayar sewa sehingga,menurut Dewa Dharmada,menjadi temuan dalam audit BPK dan harus ditindak lanjuti dengan penertiban.
"Kita berkali sudah lakukan negosiasi namun tidak ada respon.Sehingga hari ini saya serahkan SP3 agar warga segera mengosongkan lahan yang ditempati,"tegas Dharmada.
Atas ultimatum itu,anggota DPRD Buleleng,H.Mulyadi Putra yang diminta warga sebagai pendamping meminta agar diberikan tenggat waktu untuk melakukan proses penyelesaian melalui mekanisme yang ada.
"Kita akan mengikuti mekanisme dan sesuai peraturan agar lahan yang ditempati maupun lahan garapan diserahkan kepada masyarakat,"ujar politisi PKB ini.
Tak hanya itu, H.Mulyadi mengatakan, warga secara turun temurun sejak tahun 1939 telah menempati lahan tersebut sehingga pemerintah hendaknya mempertimbangkan opsi agar lahan itu diberikan kepada warga.
"Intinya warga menolak digusur dan membayar sewa, pemerintah hendaknya bijak mempertimbangkan opsi lain selain menggusur,"ucapnya.Pertemuan akhirnya bubar setelah pihak warga meminta tenggat waktu 1 bulan untuk menempuh jalur lain selain opsi penggusuran.
Sementara itu,Ketut Nayaka dalam keterangannya mengatakan,lahan yang ditempati warga salah pemanfaatan.Karena lahan tersebut merupakan lahan pertanian.Sehingga dalam audit BPK hal itu menjadi temuan.
"Itu yang membuat kita bergerak disemua aset milik pemprov yang tidak sesuai pemanfaatan akan dilakukan penertiban dan legalisasi,"ujarnya.
Terkait warga enggan menyewa lahan tersebut,Nayaka menjelaskan,berawal pada tahun 1980,dimana saat itu warga yang mendiami lahan tersebut mengajukan hak kepemilikan kepada pemerintah,namun permohonan mereka ditolak.Sejak itu,kata Nayaka, warga menghentikan pembayaran sewa kepada pemerintah.
"Warga pernah mengajukan hak kepemilikan setelah sebelumnya rutin membayar retribusi.Namun sejak permohonan ditolak warga tidak lagi membayar uang sewa,"tandasnya.
