BALI TRIBUNE - Komisi II DPRD Badung mendesak untuk mempercepat proses tender proyek-proyek pembangunan. Dengan begitu, proyek yang dibangun bisa berkualitas sesuai harapan.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Badung Wayan Luwir Wiana saat tatap muka dengan kalangan media di seputar Dalung, Jumat (5/1) kemarin. Saat itu, Luwir Wiana didampingi Wakilnya Nyoman Dirgayusa dan dua anggotanya yakni Nyoman Mesir serta Gede Suraharja.
Saat ini, dia melihat, proses tender dilakukan sangat terlambat. Tender pun memakan waktu lama hingga ada pemenang. Ditambah proses lain-lain, praktis rekanan pemenang tender memiliki waktu singkat untuk menyelesaikan proyek. “Bagaimana mungkin proyek berkualitas juika dilakukan secara magredegan,” ujarnya bernada tanya.
Karena itu, memasuki tahun anggaran 2018 ini, Luwir berharap tender bisa dilakukan lebih dini. Dengan begitu, rekanan pemenang tender memiliki waktu panjang untuk menyelesaikan proyek. “Kualitas pun bisa kita tuntut,” tegasnya.
Untuk tujuan ini, pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait seperti PUPR untuk menyamakan persepsi. “Rapat kerja akan segera kami lakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Nyoman Dirgayusa menekankan hampir semua proyek fisik ada di PUPR. Ini sebenarnya bagus, cuma apakah sumber daya manusia serta pendukungnya sudah siap. “Ini harus dipersiapkan jangan sampai proses pembangunan terhambat gara-gara beban PUPR bertambah,” tegasnya.
Sementara itu, anggota lainnya Nyoman Mesir mengaku kecewa dengan realisasi proyek pembangunan tahun 2017. Hingga kini masih banyak proyek yang belum selesai. “Apakah dengan tambahan waktu 50 hari, mereka bisa menyelesaikan,” katanya.
Jro Mangku (panggilan Nyoman Mesir-red) sangat tidak sependapat jika proyek yang tak selesai disebabkan erupsi Gunung Agung. “Gunung Agung tak bisa dijadikan kambing hitam,” katanya.
Bahan-bahan yang diambil dari Gunung Agung hanya pasir dan batu. Yang lain tentu bukan dari Gunung Agung seperti besi maupun tenaga kerja.
Sementara untuk material pasir dan batu, katanya, rekanan bisa mencari alternatif mendatamngkan dari tempat lain. Soal harga yang lebih tinggi, katanya, itu sudah menjadi risiko rekanan. “Rekanan tetap harus bertanggung jawab menyelesaikan proyek,” tegas Jro Mangku lagi.
