BALI TRIBUNE - Tinggal hitungan hari, proyek-proyek yang didanai APBD Badung Tahun 2017 harus rampung. Menyikapi kondisi itu, Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, melakukan sidak ke sejumlah proyek, Kamis (30/11) lalu.
Dalam sidak tersebut, Suiasa mengaku pesimis sejumlah proyek bisa diselesaikan tepat waktu. Pasalnya, waktu yang tersisa sudah mepet, yakni pertengahan bulan Desember ini. Namun, sisa pekerjaan masih lumayan banyak. Ia pun sempat mewarning beberapa rekanan untuk menggeber pekerjaannya.
Sedikitnya, ada tiga proyek yang dikhawatirkan molor dari puluhan proyek besar yang ada. Yakni, Pembangunan Rumah Jabatan (RJ) Bupati dan Wakil Bupati di areal Puspem Badung, pembangunan SMPN 2 Mengwi dan pembangunan Polsek Petang.
Rj Bupati/Wabup Badung dibangun dengan nilai kontrak Rp 23,4 miliar. Saat disidak proyek megah yang digarap PT Bianglala Bali ini baru terealisasi 88,79%. “Kayaknya ini pasti molor. Bisa nggak dia ngejar ini,” sentil Wabup Suiasa saat melihat langsung satu per satu ruangan RJ Wabup.
Terkait sentilan Wabup itu, I Wayan Raka selaku pihak pelaksana mengklaim bisa menyelesaikan tepat waktu. Ia mengaku saat ini konstruksi sudah hampir rampung, tinggal masalah finishing. “Kami optimis selesai. Kontruksi sudah, tinggal moles-moles saja,” klainya.
Pun demikian, Raka mengakui pengerjaan proyek ini terkendala masalah cuaca. “Untuk material kami sudah punya stok. Cuma ini dah kendalanya, hujan,” jelas pria berbadan tambun ini.
Sorotan serupa juga diberikan pada pembangunan SMPN 2 Mengwi dan pembangunan Polsek Petang. Suiasa yang melihat proyek ini terseok-seok gara-gara kekurangan material meminta pihak rekanan segera mencari solusi lain. Suiasa juga mendesak pihak rekanan menambah pekerja. Pembangunan SMPN 2 Mengwi digarap PT Undagi Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp 29,2 miliar lebih. Sedangkan dikerjakan oleh PT Amerta Sakti Jaya dengan kontrak sebesar Rp 3,3 miliar lebih. “Yang agak pesimis itu memang pembangunan SMPN 2 Mengwi dan Polsek Petang. Makanya saya minta pihak rekanan menambah pekerja. Bila perlu mereka lembur biar tidak kena denda,” kata Suiasa.
Mengenai kesulitan material, mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini sudah menyarankan agar pihak rekanan mendatangkan material dari luar Bali. “Kalau kita pegangannya kontrak. Jadi, semua kegiatan harus selesai sesuai kontrak. Soal kesulitan material, kami kan sudah berikan kebebasan mencari material ke luar Bali,” tegasnya.
Suiasa pun berharap dari puluhan proyek bernilai besar di Badung semua bisa diselesaikan tepat waktu. Bila tidak, maka sanksi pinalti sudah pasti akan dikenakan. “Pokoknya acuan kita kontrak. Kalau tidak bisa (molor, red) ya kena sanksi. Tapi, proyek yang lain kami rasa sudah tidak ada masalah,” pungkasnya.
