Bali Tribune, Jumat 20 Juli 2018
Diposting : 5 January 2017 11:47
Khairil Anwar - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
Pembangunan RS Pratama di Desa Giri Mas. Karena tak selesai sesuai jadwal, Komisi II DPRD Buleleng meminta kontraktor, PT Tunas Jaya Sanur, di-blacklist dari proyek-proyek yang menggunakan dana APBD Buleleng. (sud)

Singaraja, Bali Tribune

PT Tunas Jaya Sanur (PT TJS), kontraktor penggarap Rumah Sakit Pratama di Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, di-blacklist DPRD Buleleng. PT TJS yang kerap memenangkan proyek bernilai miliaran di Buleleng itu dianggap wanprestasi karena tidak mampu menyelesaikan pembangunan RS Pratama tepat waktu.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RS Pratama Giri Mas, Rabu (04/01/2016). “PT TJS ini jangan mentang-mentang. Saya minta perusahaan ini di-blacklist, jangan lagi diberikan menggarap proyek di Buleleng,” tegas Mangku Budiasa. Menurutnya, dalam klausul kontrak, pihak TJS disebutkan akan menyelesaikan proyek pembangunan rumah sakit tersebut pada 27 Desember 2016.

“Kami menemukan fakta masih ada aktivitas pengerjaan di RS Pratama. Ini artinya pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Pembangunan rumah sakit belum rampung 100 persen, masih tersisa sekitar 5 persen yang belum kelar,” jelas politisi PDIP asal Desa Selat, Sukasada, itu. Bagian yang belum rampung tersebut ada pada pekerjaan plafon, instalasi listrik dan air, kamar mandi dan pekerjaan pada sisi penataan di luar gedung.

Mangku Budiasa menolak dalih pihak PT.TJS keterlambatan tersebut disebabkan adanya gugatan lahan rumah sakit oleh warga setempat terkait pembangunan rumah sakit karena bagian dari konsekuensi selaku pemenang tender senilai Rp22,6 miliar. Masih menurutnya, konsekuensi PT TJS akibat melampaui tenggat waktu itu selain terkena pinalti dengan membayar denda jaminan biaya keterlambatan, PT TJS juga harus diputus kontraknya dengan memperbaharui kontrak baru lagi.

Masih menurut Mangku Budiasa,pihaknya telah melakukan evaluasi usai melakukan sidak. Hasilnya, ditemukan kelemahan pada sisi pengawasan proyek tersebut baik konsultan pengawas maupun konsultan tehnik. “Beberapa kali kami turun melakukan pengawasan. Dan yang terakhir tadi (kemarin, red) kami menunggu kedatangan mereka hingga dua jam di sana. Dan, yang bersangkutan tidak nongol,” ujarnya.

Selain menohok pihak rekanan, Mangku Budiasa juga memberikan warning kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buleleng selaku penanggung jawab dan kuasa pengguna anggaran untuk tidak gegabah menyikapi kasus molornya pembangunan RS Pratama Giri Mas itu. “Kami minta Kepala Dinas Kesehatan untuk ekstra hati-hati menyikapi masalah ini terutama berkaitan dengan kalanjutan pembangunan,” tegasnya.

Dia mengingatkan, agar Dinas Kesehatan segera melakukan koordinsai dengan inspektorat karena proyek ini sudah melampui tahun anggaran dan seharusnya sudah diserahterimakan per tanggal 27 Desember 2016. Sedangkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Mangku Budiasa menekankan untuk mengambil langkah cermat agar tidak ada persoalan hukum terkait terlambatnya pembangunan rumah sakit tersebut.

Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Made Adi Purna Wijaya, menyatakan hal yang sama. Menurutnya, semua pihak terkait harus bertangung jawab atas kondisi tersebut. “Saya sudah pernah tanyakan soal keterlambatan itu ke Pemkab Buleleng dan pengakuan mereka semua sudah sesuai prosedur. Kami tegaskan, pihak rekanan harus dikenai sanksi untuk tidak lagi diberi kesempatan menggarap proyek yang bersumber dari APBD Buleleng,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemkab Buleleng melalui Dinas Kesehatan Buleleng membangun Rumah Sakit Pratama di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, tahun ini. Pembangunan fisik menghabiskan dana Rp22,6 miliar. Bupati Buleleng (non aktif), Putu Agus Suradnyana, melakukan peletakan batu pertama pada 15 Oktober 2016. Sebelumnya tiga Kepala Keluarga (KK) sempat melayangkan gugatan atas lahan rumah sakit berupa somasi yang akhirnya dicabut kembali.*