Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Diminta Pertahankan Penduduk Tumbuh Seimbang

Kesehatan
Para peserta saat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah program KKBPK.

BALI TRIBUNE - Provinsi Bali diminta untuk dapat mempertahankan capaian penduduk tumbuh seimbang. Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Permantauan dan Pengendalian Kependudukan BKKBN  RI, Humphery Apon pada Rapat Kordinasi Daerah Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2018 di Denpasar, Senin (26/3) kemarin.  Dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Bali dan Jawa timur dinyatakan telah mampu menciptakan penduduk tumbuh seimbang dengan TFR rata - rata  tingkat kelahiran 2,1 per wanita usia subur. Pencapaian prestesius yang dicapai Bali  melambungi capaian TFR secara nasional 2,6 diharapkan dapat dijaga atau dimaintenance dengan baik karena  bila TFR naik, ongkosnya sangat mahal untuk diturunkan. "Program ini harus menjadi program prioritas. Kalau tidak, kami khawatir justru akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya. Sementara asisten II Setda Pemprov Bali, Dewa Sunarta yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, turunnya TFR Bali tidak diimbangi dengan turunnya Laju Pertumbuhan Penduduk  (LPP) di Bali. Sehingga keadaan tersebut tetap saja akan memberikan dampak sosial yang besar terhadap Bali. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, berada pada kisaran 2,15 yang jauh berada diatas rata - rata nasional. LPP Bali tersebut dominan dipengarahui oleh migrasi dan urbanisasi, sehingga  dikhawatirkan akan memunculkan kemiskinan, degradasi lingkungan dan kelangkaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan perkebunan di pedesaan.  Tingginya LPP Bali juga  akan memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketersediaan  air bersih. "Ini angka terbaik. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana ini bisa dipelihara dengan baik sehingga tantangan terkait dengan perkembangan global bisa disiasati,” ujarnya. Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017,  tingkat TFR mencapai 2,1 mengalami penurunan signifikan dari SDKI tahun 2010 sebesar 2,3, suatu angka prestesius yang hanya dapat dicapai oleh Jawa Timur dan  Bali. Sedangkan TFR Nasional 2,6. "Capaian TFR ini semestinya dibarengi dengan pengendalian LPP sehingga  makin mempercepat proses pencapaian Keluarga Sejahtera di Bali," pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

Prokopim Denpasar Ajak Forum Wartawan Kunjungi Surabaya

balitribune.co.id | Surabaya - Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Denpasar, bersama Forum Wartawan Denpasar, melaksanakan kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ke Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (30/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wujud Komitmen Reformasi Birokrasi Digital di Badung, Adi Arnawa Tinjau Layanan “Kontak Bupati” dan Pengembangan CCTV Analitik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melaksanakan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung terkait dengan pelaksanaan Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat “Kontak Bupati” serta Operasional Pengembangan CCTV Analitik di Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Command Center, Di

Baca Selengkapnya icon click

BPJAMSOSTEK Gianyar Sebut Elizabeth International Raih Juara I Paritrana Award 2025

balitribune.co.id | Gianyar - Tahun ini Elizabeth International kembali raih penghargaan Paritrana Award 2025 sebagai Juara I Tingkat Provinsi Bali, dalam kategori Badan Usaha Menengah dan Besar. Paritrana Award merupakan penghargaan tertinggi untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kerap Makan Korban, Truk Dilarang Pakir di ACJN Rambut Siwi

balitribune.co.id | Negara - Sejak dilebarkan tahun 2017 lalu, justru sopir truk menggunakan bahu jalan di depan Anjungan Cerdas Jalan Nasional (ACJN) sebagai tempat pakir liar. Tidak sedikit kecelakaan yang memakan korban jiwa terjadi di lokasi. Kini bahu jalan di jalur cepat tersebut dilarang digunakan untuk parkir kendaraan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.