Bali Tribune, Denpasar - Realisasi penyerapan anggaran APBN di Provinsi Bali pada tahun 2018 yang mencapai 93 persen lebih dianggap cukup baik dibandingkan tahun 2017 lalu yang sebesar 91 persen lebih. Penyerapan anggaran tersebut pada 2019 ini diharapkan lebih optimal dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna memaksimalkan serapan anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menyelenggarakan focus group discussion (FGD) Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II tahun 2018 di kantor setempat, Renon, Denpasar, Rabu (20/2).
"Jadi kita ingin mengundang satuan kerja (Satker) yang mengelola dana-dana proyek prioritas nasional antara lain infrastruktur, bantuan sosial dan pemerintah. Kita undang dan kita evaluasi permasalahan pengelolaan anggaran tahun 2018 untuk diperbaiki di tahun 2019 ini," jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Dedi Sopandi.
Selain itu dalam FGD tersebut pihaknya mengundang Satker berdasarkan reviu di tahun 2018 yang penyerapan anggarannnya masih belum optimal. "Kita ingin mendapatkan feedback ada permasalahan apa dalam penyerapan anggaran APBN ini," kata Dedi.
FGD ini pun kata dia akan menyampaikan terkait surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor S 66 Tahun 2019 tanggal 22 Januari yang ditujukan kepada suluruh kementerian dan lembaga perihal langkah-langkah strategi pelaksanaan anggaran yang lebih efektif di tahun 2019. "Misalnya melaksanakan tagihan sesuai waktu. Sesuai ketentuan yang ada apabila hak tagih sudah timbul paling lama 17 hari sudah disampaikan juga mereviu dipa-dipa kalau ada yang harus direvisi segera dilakukan. Itu sudah ada panduannya," papar Dedi.
Sehingga diharapkan penyerapan APBN tahun 2019 ini dapat lebih baik. mengingat APBN sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian di daerah. "Kalau dana yang cukup besar tahun ini mampu disalurkan dengan optimal secara proporsional, akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan perekonomian di Bali," imbuhnya.
Dia menyebutkan, tahun 2019 pagu anggaran di Provinsi Bali sebesar Rp 11,19 triliun. Sedangkan hingga Februari sudah terealisasi Rp 960 miliar lebih atau sekitar 8,09 persen. Padahal pihaknya menargetkan realisasi dana APBN mencapai 15 persen pada triwulan I 2019. (yue)
