Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buntut Penyetopan Pembangunan Gudang Miras, Pecalang Diperiksa Polisi

Bali Tribune/DUKUNG – Puluhan pecalang mendampingi Ketut Senter saat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar, Jumat (25/10).
Balitribune.co.id | Denpasar - Setelah Kelian Dinas dan Kelian Adat diperiksa, giliran pecalang Banjar Sakah, Desa Pemogan, I Ketut Senter diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Denpasar, Jumat (25/10). Pemeriksaan Ketut Senter ini merupakan buntut dari penutupan pembangunan gudang minuman beralkohol (mikol) yang diduga tanpa izin milik PT Panca Niaga Bali di Jalan Segara Sunia Negara Pemogan, Denpasar Selatan. 
 
Ketut Senter yang juga anggota Linmas di Banjar Sakah itu hadir bersama 70 orang pecalang lainnya. Termasuk diantaranya Klian Adat Banjar Sakah, AA Gede Aryawan. Setelah diperiksa selama 1,5 jam, Ketut Senter keluar dan langsung disambut oleh puluhan rekannya yang sedang menunggu di lorong lantai II Polresta Denpasar. 
 
Kepada wartawan, Ketut Senter mengatakan, dirinya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penutupan proyek pembangunan gudang Mikol di Banjarnya pada 6 Oktober lalu. Penutupan itu dilakukan secara spontan setelah berkoordinasi dengan Kelian Adat Banjar Sakah yang pada saat itu turut hadir di lokasi. 
 
"Saya ditanyakan, apa tujuan ke TKP? Apa kapasitas saya hadir di TKP saat itu?  Apa yang dilakukan saat tiba di TKP? Siapa yang pasang plang penghentian proyek? Apakah proyek itu sudah diumumkan di Banjar. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi," tuturnya.
 
Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ketut Senter mengaku menjawabnya sesuai dengan apa yang dilihat dan dilakukan di TKP. Ia hadir ke TKP sebagai Linmas dan tim penertiban penduduk (pecalang). Dirinya ke TKP bersama pecalang lainnya untuk melakukan penertiban penduduk. Sidak itu dilakukan karena ada laporan dari krama bahwa di proyek tersebut mempekerjakan penduduk non permanen yang belum lapor diri ke banjar. 
 
Pada saat di TKP, Kelian Adat yang berkomunikasi dengan para buruh proyek. Sementara dirinya tidak melakukan apa-apa selain mendampingi kelian. Pecalang yang pasang plang penutupan adalah Wayan Parek dan Made Sarya. Keduanya bertindak atas seizin Kelian Banjar. "Proyek itu sudah pernah disampaikan di rapat Banjar pada 14 Agustus lalu. Saat itu warga tak mempermasalahkan pembangunan itu, yang penting sesuai dengan peraturan," jelasnya.
 
Sementara itu Kelian Adat Banjar Sakah, AA Gede Aryawan mengatakan pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan lanjutan setelah dirinya dan Kelian Dinas, I Ketut Sumadi Putra diperiksa 22 Oktober lalu. Keduanya saat itu diperiksa sebagai saksi penutupan pembangunan gudang Mikol milik PT Panca Niaga Bali itu. Penutupan itu berawal dari sidak penduduk terkait pekerja pada proyek itu yang tidak melaporkan diri. 
 
"Kita pahami bersama, di Bali ini setiap krama tamyu (penduduk non permanen) harus mengantongi surat tanda lapor diri ke banjar," ujarnya.
 
Menurut Aryawan, pemeriksaan penduduk pendatang itu juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengenal setiap penduduk yang ada. Ini berkaitan dengan kejadian penangkapan terduga teroris yang tinggal di di Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur. Tujuannya, agar pihaknya di Banjar utamanya para pecalang tahu tentang wilayah adatnya. 
 
"Kegiatan pendataan penduduk ini bagi kami sangat bermanfaat dan perlu dilakukan. Kadang-kadang data yang kami kumpulkan dibutuhkan oleh kepolisian. Ternyata saat kami sidak kemarin diketahui para pekerja atau buruh bangunan itu tidak melapor diri ke Banjar," katanya.
 
Mengetahui para buruh bangunan itu tak memiliki surat tanda lapor diri, pihaknya langsung menutup kegiatan proyek tersebut. Kegiatan penutupan itu spontanitas diikuti oleh krama lainnya. Penutupan itu sesuai dengan awig awig. Setiap warga tamu yang berusaha harus melapor ke Banjar. Tujuannya agar perusahaan yang dibangun itu tercatat sebagai usaha di Banjar. 
 
"Setelah kami berhentikan, mereka melapor ke Polsek Denpasar Selatan namun ditolak. Karena ditolak mereka melapor ke Polresta Denpasar," ungkapnya. 
 
wartawan
Redaksi
Category

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.