Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anak Buah Hadir sebagai Saksi Kunci, Sudikerta Tak Berkutik

Bali Tribune/ SAKSI – Gunawan Priambodo, anak buah mantan Wagub Bali I Ketut Sudikerta tampil sebagai saksi dalam sidang PN Denpasar, Selasa (29/10).
balitribune.co.id | Denpasar - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menghadirkan saksi kunci dalam sidang kasus penipuan, pengelapan, pemalsuan surat, dan TTPU senilai Rp 150 Miliar yang membelit mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta (53), dan dua rekannya I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung, Selasa (29/10). 
 
Saksi kunci yang dihadirkan adalah Gunawan Prambodo yang merupakan anak buah Sudikerta dan selaku Direktur Utama PT Pecatu Bangun Gemilang.
 
Dalam kesaksiannya, Gunawan yang saat ini sudah menjadi narapidana kasus penipuan dan pengelapan di Lapas Kerobokan membongkar peran Sudikerta dimulai dari awal mula pendirian PT Pecatu Bangun Gemilang, aliran uang hasil penipuan hingga kasus ini masuk ke meja kepolisian.  
 
Di hadapan majelis hakim diketuai Esthar Oktavi dan didengar oleh JPU, para terdakwa dan penasihat hukumnya masing-masing, memulai kesaksian dengan menceritakan perannya sebagai Direktur Utama PT Pecatu Bangun Gemilang yang bertugas mengawasi dan menjalankan perusahaan. Di mana, didalam perusahaan yang diklaim milik Sudikerta ini selain dirinya ada istri Sudikerta yaitu Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini sebagai Komisaris Utama. 
 
Dijelaskan Gunawan, bahwa awal kesepakatan pendirian PT Pecatu Bangun Gemilang dengan PT Marindo Investama milik Alim Markus dirinya tidak terlibat. Ia baru dilibatkan saat pertemuan di notaris Wimprey di Surabaya untuk menandatangani kesepakatan kerjasama antara PT Pecatu Bangun Gemilang dan PT Marindo Investama. Dalam kesepakatan tersebut PT Pecatu mendapat saham 45 persen dan PT Marindo mendapat 55 persen saham.
 
“Dalam pertemuan tersebut ada Pak Sudikerta dan Wayan Santosa. Saya dan istri Sudikerta menunggu di luar ruang notaris. Waktu masuk saya hanya disuruh menandatangani akta kesepakatan yang dibacakan notaris Wimprey,” tegas Gunawan.
 
Disebutkan dalam kerjasama tersebut akan disetorkan saham awal senilai Rp 272 miliar. Dalam perjanjian disebutkan PT Marindo akan menyetorkan dana awal sebesar 55 persen atau sekitar Rp 149 miliar lebih. Untuk tahap awal PT Marindo akan menyetorkan uang Rp 59 miliar ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang. Sisanya Rp 85 miliar didapatkan melalui pinjaman di bank dengan jaminan tanah yang berada di Balangan, Kuta Selatan.
 
Setelah uang masuk ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang, Gunawan sebagai Direktur hanya sempat menandatangani 4 lembar cek saja. Satu diantaranya untuk membayar pajak jual beli tanah Rp 1,9 miliar. Setelah itu, semua buku cek diserahkan ke Sudikerta yang mengatur aliran uang lainnya. 
 
“Setelah itu saya tidak tau kemana saja aliran uang karena buku cek saya serahkan ke Sudikerta. Saya tahu aliran uang setelah ada print out dari bank,” tegas Gunawan.
 
Gunawan menyebut transfer kedua dari PT Marindo Investama sebesar Rp 85 miliar yang masuk ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang juga tidak diketahuinya. Pasalnya, seluruh buku tabungan dan buku cek sudah dibawa Sudikerta. Bahkan, Gunawan mengaku dari pemeriksaan Polda Bali ada 26 spesiemen tandatangan dalam cek yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan tandatangannya. 
 
“Dari print out bank setelah uang Rp 85 miliar masuk, rekening langsung ditutup dan uang dipindah ke rekening IB Trisna Yudha yang merupakan adik ipar Sudikerta,” lanjut Gunawan yang mengaku tidak tau kemana saja uang Rp 85 miliar tersebut mengalir.
 
Hakim anggota Heriyanti lalu menanyakan mengapa sebagai Direktur PT Pecatu, Gunawan selalu minta izin dan memberikan akses rekening kepada Sudikerta. Padahal dalam perusahaan Sudikerta tidak menjabat sebagai apa-apa. 
 
Menjawab itu, Gunawan mengatakan jika dari awal ditunjuk menjadi Direktur dalam perusahaan namun tetap dikendalikan oleh Sudikerta karena uang tersebut merupakan uang penjualan tanah milik Sudikerta. 
 
“Karena uang itu uang penjualan tanah milik Sudikerta, maka saya kasih saja semua ke Pak Sudikerta. Karena dari awal dia bilang tanah ini miliknya yang dibeli dari pemilik sebelumnya, I Wayan Wakil,” jelasnya.
 
Masih kata Gunawan, pada Pilgub 2013 silam Sudikerta sempat mengeluh karena kekurangan uang. Lalu Sudikerta menyerahkan sertifikat tanah seluas 3.300 m2 di Pantai Balangan, Kuta Selatan untuk dicarikan uang. 
 
Saat itu Gunawan berhasil mendapat pembeli yaitu Heri Budiman dari Kacang Dua Kelinci yang bersedia membayar Rp 14 miliar. Namun beberapa waktu berselang, Sudikerta kembali tergiur  menjual tanah tersebut ke PT Marindo Investama  meski tanah tersebut sudah ditransaksikan ke Heri Budiman.
 
“Waktu itu sudah saya ingatkan kenapa dijual lagi. Kata Pak Sudikerta nanti kita bayar balik (ke Heri Budiman, red),” beber Gunawan.
 
Sudikerta kembali terpojok, saat Gunawan juga membongkar terkait beberapa kali perubahan dalam struktur perusahaan. Disebutkan jika perubahan pada 2016 karena situasi yang sudah mulai memanas karena ada laporan Made Subakat yang mengatakan jika ada dua sertifikat atas tanah di Pantai Balangan. 
 
“Waktu itu nama istri Sudikerta langsung dikeluarkan dari perusahaan. Sahamnya juga dititip ke saya. Tapi karena saya tau ada masalah hukum, empat hari setelah itu saya kembalikan lagi sahamnya dan diserahkan ke Wayan Wakil,” katanya.
 
Menanggpi keterangan Gunawan Priambodo, terdakwa Sudikerta yang pada sidang-sidang sebelumnya selalu berkelit. Kini tidak berkutik dengan kesaksian Gunawan.  “Nanti akan saya jawab dalam pledoi (pembelaan, red),” kata Sudikerta di akhir sidang dengan nada pasrah. 
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Lomba Mewarnai Piala Bunda PAUD Kabupaten Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Bunda PAUD Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, membuka secara resmi Lomba Mewarnai Piala Bunda PAUD Kabupaten Badung Tahun 2025 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Minggu (27/7). Lomba ini diinisiasi oleh Pasikian Yowana Kabupaten Badung dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Agung Concern Jadi Distributor Motor Listrik United E-Motor, Ini Alasannya

balitribune.co.id | Jakarta - Teka-teki alasan Agung Concern melalui anak usahanya Agung Meta Green sebagai distributor motor listrik buatan anak bangsa, United E-Motor terjawab sudah.

COO Agung Toyota, Himawan W Wardhana disela-sela kegiatan Regional Media GIIAS mengatakan, dalam menjalankan usaha, Agung Concern tidak berorentasi pada keuntungan semata tetapi juga peduli lingkungan, salah satunya dengan menjadi distributor motor listrik.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang Paritrana Award 2025, BPJAMSOSTEK Gianyar Memastikan Kepatuhan Perusahaan di Gianyar Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja

balitribune.co.id | Gianyar - Kandidat penerima penghargaan Paritrana Award dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) akan menyasar berbagai sektor, termasuk perusahaan besar, UMKM, desa, dan pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan literasi dan cakupan BPJS Ketenagakerjaan. Kandidat yang terpilih akan mewakili Provinsi Bali di tingkat nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

"Astra Motor for Gen-Z" Sinergi Pendidikan dan Industri untuk Masa Depan yang Cerah

balitribune.co.id | Gianyar – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55, Astra Motor kembali menegaskan komitmennya untuk tumbuh bersama masyarakat, khususnya generasi muda, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Astra Motor for Gen-Z”. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gianyar sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-55 yang mengusung tema “Melangkah Pasti Meraih Masa Depan”.

Baca Selengkapnya icon click

Langgar Zona Pertanian, Villa Milik Warga Rusia di Ubud Disegel

balitribune.co.id | Gianyar - Tidak hanya Pemprov Bali, Pemkab Gianyar juga menindak tegas para pelanggar usaha. Kini, Giliran Villa Greenflow yang berada di kawasan Desa Sayan, Ubud disegel oleh Dinas Satpol PP Gianyar. Villa milik warga Rusia tersebut sejak 23 Juni 2025 tidak ada lagi aktivitas karena adanya pelanggaran zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.