Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PAD Jeblok, Bappeda Badung Bingung Sisir Anggaran, Badung Terancam Kesulitan Bayar Gaji Pegawai

Bali Tribune/ RAPAT - Komisi III DPRD Badung melaksanakan rapat dengan Kepala Bappeda di Gedung Dewan, Selasa (11/5/2021).



balitribune.co.id | Mangupura  - Keuangan Pemkab Badung dalam kondisi cekak. Pasalnya, pendaparan asli daerahnya (PAD) lagi-lagi diprediksi akan meleset jauh dari target. Pemkab Badung pun kini bingung melakukan penyisiran anggaran.
 
Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Badung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung di Gedung Dewan, Selasa (11/5/2021). Rapat dipimpin Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata dan Wakil Ketua Komisi I Nyoman Satria bersama anggota. Dari Bappeda hadir langsung Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya bersama jajarannya.
 
Dalam rapat tersebut yang paling disorot Komisi III adalah masalah rasionalisasi anggaran. Sebab, bila PAD tambah anjlok mau tidak mau belanja daerah harus dipangkas. Nah, untuk pemangkasan inilah yang jadi perhatian. Pasalnya, sesuai hasil rapat Komisi III dengan Bapenda disebutkan bahwa kemampuan PAD di masa pandemi ini diperkirakan hanya sampai pada angka Rp 1,3 triliun. Sementara kebutuhan anggaran untuk gaji pegawai saja Badung harus punya uang Rp 1,5 triliun.
 
“Kalau PAD mentok Rp 1,3 triliun, ada opsi rasionalisasi PAD jadi Rp 1,3 triliun. Terus belanja pegawai yang Rp 1,5 triliun itu gimana?” sentil Nyoman Satria.
 
Pihaknya pun meminta pemerintah cermat menghitung anggaran agar target PAD tidak terus meleset. Pihaknya juga minta dalam membuat program agar menyesuaikan dengan pendapatan. Tidak seperti selama ini pendapatan dipaksakan untuk memenuhi biaya belanja.
 
 “Hemat kami, lebih baik PAD dirancang di bawah sehingga bisa dapat DAU (dana alokasi umum dari pusat). Dan kanggeang (mau), dulu sebagai kabupaten terkaya sekarang kabupaten termiskin,” katanya.
 
Bila PAD benar mengalami penurunan maka imbasnya dipastikan akan menyentuh nafkah pegawai. “Belanja saja Rp 3,3 triliun, sekarang kalau turun jadi Rp 2,5 triliun, maka akan prihatin. TPP (tunjangan penghasilan pegawai) pasti turun jauh,” jelasnya.
 
Melorotnya pendapatan, aku Satria, sudah lebih dulu dialami oleh anggota DPRD Badung. dimana perjalanan dinasnya dipangkas dan ongkos uang saku menipis. 
 
“Kami perjalanan dinas dalam negeri cuma dapat seratus ribu. Apakah TPP bapak sudah menyesuaikan? Kata Mendagri sih sudah,” singgungnya.
 
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata. Bila PAD diturunkan sudah pasti salah satu imbasnya ke nafkah (gaji) pegawai. Pasalnya, untuk masalah gaji saja Badung harus punya uang Rp 1,5 triliun.
 
“Bappeda harus negosiasi dengan Bapenda. Karena situasi sekarang tidak mungkin pendapatan dipaksakan naik. Kemudian, kalau dilakukan pemotongan pegawai (gaji) pasti ribut,” terangnya.
 
Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, pihaknya pun berharap eksekutif berani membuat keputusan yang tidak populis. Selain itu harus gencar mencari tambahan anggaran ke pusat. “Kalau ada pengerjaan fisik kan bisa dipotong (dihilangkan). Ini masalahnya di belanja pegawai,” tegasnya sembari menambahkan sudah dua kali capaian target pendapatan Badung meleset yaitu tahun 2019 dan 2020.
 
Pihaknya pun kembali minta ketegasan Bappeda terkait dipangkas anggaran bila PAD mentok diangka Rp 1,3 triliun. “Semua sudah dirancang. Kalau sekarang PAD diturunkan, dua tahun lagi baru kita dapat DAU dari pusat untuk gaji pegawai. Terus sekarang yang mana akan dikurangi,” tanya politisi asal Dauh Yeh Cani Abiansemal ini.
 
Sementara menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Wira Dharmajaya terkesan bingung. Mantan Sekwan Badung ini pun memilih irit bicara. Namun demikian, pihaknya mengaku sepakat dengan Dewan dalam membuat perencanaan agar tidak sulit dicapai.
 
Terkait anggaran mana yang akan disisir Wira Dharmajaya mengaku harus berkoordinasi dengan Bupati.  “Yang jelas belanja wajib yang sifatnya mengikat, tetap biar tidak salah. Dan nanti pasti akan ada koordinasi lebih lanjut dengan DPRD,” tukasnya. 
wartawan
I Made Darna
Category

Dewan Bangli Soroti Jalan Rusak di Desa Kintamani

balitribune.co.id | Bangli - Kondisi beberapa ruas jalan kabupaten di Kecamatan Kintamani khususnya di Desa Kintamani dalam kondisi rusak parah. Kerusakan infrastruktur jalan tersebut sudah berlangsung sejak empat tahun terakhir. Sejauh ini belum ada langkah konkrit pemerintah daerah dalam upaya melakukan perbaikan.  Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, I Wayan Sutama kepada media, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

APBD Perubahan Bangli 2025 Dirancang Naik Rp 46 Miliar

balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda Penyampaian APBD Perubahan 2025, digelar pada Senin (21/7) Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati Bangli, anggota DPRD Kabupaten Bangli, PLT Sekwan, pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Bangli, dan pimpinan BUMD Kabupaten Bangli.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target PAD Bangli Alami Penurunan, Fraksi Golkar Desak Pemkab Gali Potensi

balitribune.co.id | Bangli - Pascarancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan eksekutif, kalangan DPRD Bangli justru menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli mengalami penurunan dari Rp 307,4 miliar menjadi Rp303,4 miliar. Temuan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Bangli saat Rapat Paripurna DPRD Bangli, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Resmikan Kopdes Tegal Harum, Selaras Program Nasional 80.000 Kopdes Merah Putih

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar turut ambil bagian dalam peresmian serentak Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertepatan dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, Senin (21/7), yang berlangsung secara hybrid dari Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gandeng BPD Bali, Pemkab Badung Sosialisasikan Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung lB. Surya Suamba membuka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Senin (21/7) dihadiri oleh PA/KPA (pemegang KKPD), PPK-SKPD, PPTK, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu masing-masing OPD di Lingkup Pemkab Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Tolak Penggusuran, Warga Pantai Bingin: Kami Minta Waktu, Bukan Konflik

balitribune.co.id | Mangupura - Puluhan pemilik warung dan restoran di kawasan pesisir Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, menolak penggusuran bangunan usaha mereka. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Badung memberikan waktu minimal lima hingga sepuluh tahun untuk tetap mengelola kawasan tersebut secara resmi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.