Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bahas Ranperda RPJPD, Ketua Pansus Sebut Perda Akan Menjadi Penyusunan Visi Kabupaten Badung

Bali Tribune / RPJPD - Panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Semesta Berencana DPRD Kabupaten Badung pada Tahun 2025 - 2045 kembali melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJPD pada Jumat (5/7).

balitribune.co.id | Mangupura Panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Semesta Berencana DPRD Kabupaten Badung pada Tahun 2025 - 2045 kembali melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJPD pada Jumat (5/7). Rapat sendiri dipimpin Ketua I Nyoman Grahawicaksana didampingi Made Reta dan I Gusti Ngurah Saskara dan dihadiri Intasi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Ketua Pansus I Nyoman Graha Wicaksana menyebutkan bahwa pembahasan Ranperda RPJPD saat ini sudah final. Pihaknya sendiri sudah melakukan pembahasan dengan penyusunan, dengar pendapat dan yang lainnya. Bahkan terkhir pihaknya sudah melakukan konsultasi dari Tanggal 1 - 4 Juli 2024 ke Kementerian Dalam Negeri. 

"Pada koordinasi itu, kita sudah memfinalisasi terkait apa yang kita masukkan pada Perda nanti," ujarnya saat ditemui usai rapat.

Diakui Perda RPJPD juga mengadopsi kearipan lokal yang ada. Selain itu juga memasukkan Perda Arah aluan pembangunan 100 tahun Bali dan Bali Era Baru.

"Jadi semua itu diadopsi pada masing-masing BAB. Karena ini inisiatif pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta ini merupakan turunan RPJPD Nasional, Provinsi sehingga kita mengadopsi itu semua," bebernya.

Pihaknya mengaku pembahasan Ranpaerda RPJPD sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya mengaku akan menetapkan Ranperda itu dalam sidang DPRD dalam waktu dekat.

"Kalau secara substantif yang diatur dalam Ranperda ini secara menyeluruh. Bahkan ini berkaitan dengan visi Kabupaten Badung yakni, Badung maju, Badung Hijau, Badung Unggul, dan berkelanjutan dan berpijak pada kebudayaan Bali," bebernya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya mengatakan bahwa Ranperda ini masih mengadopsi Perda Jangka Panjang dan Jangka Menengah 2025 -2023. 

"Jadi setelah 2025 kan ada berkelanjutan, sehingga ini yang kita jabarkan terlebih dulu. Sehingga nanti apa pun yang berkaitan dengan RPJMD sudah bisa dilaksanakan berdasarkan atau berlandaskan dengan RPJPD," ucapnya sembari mengatakan nanti secara khusus akan mengatur pada Visi daerah khususnya Kabupaten Badung.

wartawan
ANA
Category

Gangguan Pelayaran Kembali Terjadi di Selat Bali, KMP Agung Samudera XVIII Kandas 10 Jam

balitribune.co.id | Negara - Belum usai penanganan musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, perairan Selat Bali kembali diwarnai insiden gangguan pelayaran. Kali ini, KMP Agung Samudera XVIII mengalami kandas di Pelabuhan Gilimanuk dan harus tertahan di laut hampir selama 10 jam.

Baca Selengkapnya icon click

Dalang Cantik Asal Sulangai Kisahkan "Pralaya Senopati Salya" di Parade Wayang Kulit PKB 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Parade Wayang Kulit Dalang Wanita Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, yang merupakan duta Kabupaten Badung pada perhelatan Pesta Kesenian Bali, tampil di depan Gedung Kriya, Art Centre Denpasar, Selasa (15/7) malam.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perhiasan Emas Berkualitas Tinggi di Bali, New Divine Gems and Jewellery Jawabannya

balitribune.co.id | Denpasar - Kabar gembira bagi masyarakat Bali yang ingin memiliki perhiasan emas dengan kualitas tinggi. Ini seiring dibukanya New Divine Gems and Jewellery yang menyediakan perhiasan emas dengan kualitas tinggi pada Jumat (11/7). Lokasinya pun sangat strategis karena berada di jantung Kota Denpasar Pertokoan Duta Wijaya, Jalan Raya Puputan No. 08 Renon, Denpasar Selatan.

Baca Selengkapnya icon click

Gugatan dari Pesisir Bingin: Harapan Baru untuk Dialog dan Kepastian Hukum

balitribune.co.id | Denpasar - Sengketa panjang soal status kepemilikan, izin usaha, dan penggusuran bangunan di kawasan Pantai Bingin, Badung, akhirnya memasuki babak hukum. Pada 22 Juli 2025, kuasa hukum masyarakat pesisir Bingin, Ussyana Dethan bersama rekannya Alexius Barung, SH, secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terhadap Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.