Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penyertaan Modal BUMD Melonjak Tajam, Dewan Sepakat 3 Ranperda Jadi Perda

Bali Tribune / Rapat paripurna internal dengan agenda Penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan di Ruang Gabungan Komisi DPRD, Selasa (21/1).

balitribune.co.id | SingarajaDalam rapat paripurna internal dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan di Ruang Gabungan Komisi DPRD, Selasa (21/1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng melalui Fraksi-Fraksi sepakat dan menyetujui Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sedang berproses di Gedung Dewan untuk segera dilanjutkan ke pembahasan tingkat lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng.

Ketiga Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor : 1 tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pasar Argha Nayottama, Perumda Air Minum Tirta Hitta Buleleng, Perumda Swatantra, Dan PT. BPR Bank Buleleng 45 (Persiroda), serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.

Menariknya, dalam menyikapi Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pasar Argha Nayottama, Perumda Air Minum Tirta Hitta Buleleng, Perumda Swatantra, Dan PT. BPR Bank Buleleng 45 (Persiroda), pemandangan fraksi-fraksi menyepakati kenaikan penyertaan modal yang nilainya berlipat dari sebelumnya. Rancangan penyertaan modal daerah kepada 4 (Empat) BUMD selama kurun waktu 5 tahun,2025-2029 diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama sebesar Rp8.900.000.000,-,(delapan miliar sembilan ratus juta rupiah), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng sebesar Rp67.779.500.000,0-, Perusahaan Umum Daerah Swatantra sebesar Rp17.400.000.000,0-, dan Khusus PT BPR Bank Buleleng 45 ada penambahan nominal penyertaan modal dengan mempertimbangkan kemajuan dan pengembangan usahanya sesuai kesepakatan rapat pada tanggal 20 Januari 2025 sebesar Rp.7.460.000.000,-.

Fraksi PDIP dalam pemandangan umumnya mengatakan, terhadap usulan dalam Rapat Gabungan antara Komisi Pembahas dan pemerintah daerah tanggal 21 januari 2025 terkait peningkatan besaran rancangan penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dari yang semula dirancang sebesar Rp.7.460.000.000,- untuk ditingkatkan menjadi Rp. 38.715.000.000,- menghormati kesepakatan kolektif dari rapat dengan catatan. Diantaranya penambahan penyertaan modal tetap didahului dengan penyusunan naskah akademik, rencana bisnis, analisa kelayakan usaha, dan kajian mendalam lainnya, semata-mata untuk menjamin validitas teknokratis dari usulan rancangan tersebut dan memastikan usulan tidak dibuat berdasarkan asumsi/proyeksi subjektif.

Sementara Fraksi Golkar lebih spesifik dengan memberikan apresiasi kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama I Putu Suardhana, S.E, M.M yang telah melakukan banyak perbaikan sehingga Perumda Pasar Argha Nayottama yang sebelumnya pada tahun 2023 mengalami kerugian sebesar Rp 1,3 miliar dan pada saat ini laba bersih di akhir Tahun 2024 sebesar Rp 2,627 miliar lebih atau naik sebesar 329,98%.
Begitu juga kepada Direktur Utama Perumda Swatantra I Gede Bobi Suryanto, yang diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp 2 miliar bisa memaksimalkan PAD yang ada sehingga tercapai Laba sebesar Rp 1.244 miliar lebih.

Sedang kepada Direktur Utama PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) Nyoman Suarjaya, SH, Fraksi Golkar mengatakan, sebagai Direktur Utama PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dengan cara memberikan semua Dana Pinjaman di salurkan untuk pemberian Kredit berupaya untuk menurunan NPL (Non-performing Loan) pinjaman, dan laba yang dicapai dari tahun 2015 mengalami penikatan menjadi lebih baik sehingga pada bulan september 2024 mendapatkan laba sebesar Rp 728 Juta lebih.

“Kami Fraksi Golkar mendorong agar Pemerintah Daerah selain memberikan Penyertaan Modal untuk memaksimalkan PAD Kabupaten Buleleng juga memberikan pengelolaan untuk Gaji P3K, Dana Desa dan Tabungan Wajib,” kata Fraksi Golkar melalui jubirnya Ketut Dody Tisna Adi.

wartawan
CHA

Nusa Dua Festival 2025 Tonjolkan Budaya Bali dan Semangat Menghadapi Berbagai Tantangan Pariwisata

balitribune.co.id | Badung - Pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua menghidupkan kembali Nusa Dua Festival pada tahun 2025 ini. Seperti diketahui, kegiatan tahunan tersebut yakni Nusa Dua Festival sempat tidak terlaksana sejak 2019 lalu karena pandemi Covid-19. Pada tahun ini, festival yang mampu menarik kunjungan wisatawan domestik dan turis asing tersebut akan digelar di kawasan Nusa Dua Kabupaten Badung pada 25 Oktober 2025 mendatang. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Rekomendasi DPRD Badung: Tujuh Poin untuk Kaji Ulang PBB-P2

balitribune.co.id | Mangupura - Tingginya kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung akhirnya berbuntut panjang. Sebagai bentuk protes DPRD Badung sampai mengeluarkan rekomendasi yang intinya meminta Bupati Badung mengkaji ulang kenaikan PBB-P2 di Gumi Keris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kejaksaan Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sudaji Rp 425 Juta

balitribune.co.id | Singaraja - Adanya temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng terkait  dugaan penyimpangan Dana Desa Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp 425 juta lebih diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng.

Didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kasi Pidsus Kejari Buleleng Bambang Suparyanto, S.H, Kajari Buleleng Edi Irsan Kurniawan memastikan kasus dugaan penyimapngan itu akan diusut.

Baca Selengkapnya icon click

Integrasikan Data Keimigrasian ke Sistem PWA, Dukung Efektivitas Pemantauan dan Pelaksanaan PWA

balitribune.co.id | Denpasar - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembayaran  Pungutan Bagi Wisatawan Asing, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan pungutan wisatawan asing (PWA) yang berkunjung

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.