balitribune.co.id | Badung - Sampah yang tidak dipilah dengan benar menjadi penyebab timbulnya sejumlah masalah seperti gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini masih 'menyelimuti' berbagai daerah di Indonesia termasuk Bali yang hingga sekarang belum maksimal menerapkan pemilahan sampah organik dan non-organik di kalangan rumahtangga. "Sampah problem di Indonesia karena nyampur semua," cetus 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan di Badung baru-baru ini. 

Kata dia, sampah dari sisa makanan akan mengeluarkan aroma tidak sedap. Ia menyarankan supaya tidak ada sisa makanan yang terbuang. Masyarakat diminta untuk mencari alternatif mengatasi persoalan sisa makanan tersebut yang dimulai dari kalangan rumahtangga supaya tidak menumpuk di tempat sampah. 

"Kalau sampah makanan, cairnya langsung bau. Yang paling bagus tidak ada sisa makanan. Budayanya makan sisa makanannya dikasi ternak, itu bagus. Sudah bagus, lama-lama tidak ada sisa makanan, yang paling bagusnya tidak ada sisa makanan," katanya. 

Menurutnya, untuk di Bali sampah yang sudah dipilah dapat diolah dengan insinerator ukuran besar yakni 1.000 ton keatas. "Teknologi ini sudah bisa dikerjakan, kayak Jepang dan Tiongkok itu sudah, tapi sudah dipisah sampahnya sudah bagus, sampahnya sudah berkualitas walaupun sampah," ujarnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, di Indonesia ini masih menghadapi aturan yang tumpang tindih untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Padahal menurutnya, banyak pihak swasta yang tertarik mengolah sampah di Indonesia, namun terbentur aturan yang sangat rumit sehingga membuat para investor menyurutkan niatnya berinvestasi di bidang pengolahan sampah.

"Aturannya kita ini rumit, banyak kebijakan ada tipping fee berunding lagi nanti sama DPRD dan bupati, kalau dua kabupaten, berunding lagi dengan gubernur dan DPRD sampai di situ perusahaan sudah pusing. Belum lagi berunding dengan Menteri Keuangan, subsidi pusat. Belum kelar juga harus berunding lagi dengan Menteri ESDM untuk izinnya. Habis itu ngurus lagi ke Lingkungan Hidup amdalnya karena teknologinya tidak boleh begini begitu, harus begini harus begitu," beber Zulkifli.

Ia pun menuturkan menawarkan satu solusi kepada Presiden Republik Indonesia dalam mengatasi persoalan sampah yang menggunung di beberapa daerah di Tanah Air. "Untuk mengatasi sampah yang menggunung di Indonesia yakni dengan Kepres, Kepres ini sudah mau jadi. Tipping fee tidak akan ada lagi, nanti pemerintah pusat berunding dengan pemerintah (daerah) tapi pengusaha nagihnya ke satu tagihan 20 persen paling mahal. Jadi pengusaha banyak yang ngatre untuk menangani masalah sampah ini termasuk nanti yang mengerjakan Danantara. Jadi, sederhana prosesnya (dengan Kepres), nanti izin dari ESDM, Danantara berunding sama PLN, jadi sudah. Kalau Danantara tidak mau, swasta ada banyak nunggu," jelasnya.

Ia menambahkan, Kepres ini akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun ini. "Kalau peraturan sudah jadi, saya akan mendorong di Bali penggunaan insinerator. Sampah harus diatasi kalau tidak diurus penyakit banyak, baunya gak enak jadi memang kewajiban mengatasi sampah," imbuhnya.