Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Terkendala Pasokan Garam, Produsen Pindang Kelimpungan

PINDANG
PINDANG - Sejumlah pemindang di Desa Kusamba sedang berkutat dengan usahanya.

BALI TRIBUNE - Nasib usaha industri kecil Produsen pemindangan rakyat di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sejak beberapa bulan belakangan agak kelimpungan. Kondisi ini disebabkan nihilnya pasokan garam dari wilayah Madura, Jawa Timur. Namun untuk menyiasati agar tetap bisa berproduksi, kebutuhan garam tersebut terpaksa didatangkan dari daerah lainnya yaitu wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Sudah tentu harganya sedikit lebih mahal dari pada sebelumnya yang didatangkan dari Madura.

Ditemui di tempat usahanya, pemindang bernama Ni Wayan Suartini, berkeluh kesah menceritakan produksi pindang sampai saat ini masih bisa bertahan. Jumlahnya yang bergerak di usaha inipun tergolong cukup banyak. Namun, dirundung persoalan. Pasokan garam yang menjadi kebutuhan utama dari Madura sejak dua bulan lalu nihil. “Garam dari Madura sudah dari dua bulan lalu tidak ada. Kami kurang tahu penyebabnya. Mungkin produksinya minim,” jelasnya, ketika ditemui Kamis (20/7).

Untuk bisa tetap berproduksi, industri ini terpaksa menggantungkan kebutuhan garam dari wilayah Bima yang harganya kisaran Rp 3.500 per kilogram. Harganya lebih mahal sekitar Rp1.500 dibanding garam dari Madura. Hal ini secara otomatis menyebabkan keuntungan terpangkas, meski diakuinya kualitas garam dari Bima ini lebih mahal. Sementara untuk garam lokal, harganya lebih mahal lagi. Ketersidaannya pun tak mampu memenuhi kebutuhan. Untuk setengah ton ikan, kata dia, membutuhkan 50 kilogram garam.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.