Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Asuransikan 275 Ha Sawah di Denpasar

MATEKAP - Salah satu petani saat menggarap (Matekap) sawahnya di Subak Lungatad Denpasar. Sawah milik petani tersebut telah dilindungi dari resiko dalam kegiatan usaha tani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Denpasar, Bali Tribune

Keberlanjutan program peningkatan produksi pertanian menjadi sebuah kendala yang sering dihadapi pada perubahan iklim global dan fluktuasi perdagangan produksi pertanian. Dalam membentengi para petani dari resiko usaha tani, Pemkot Denpasar melakukan sebuah strategi yang didukung pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dengan memberikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Saat ini usaha tani padi di Kota Denpasar telah dilindungi dari resiko dalam kegiatan usaha tani melalui AUTP yang diikuti sebanyak 275 Ha Sawah.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar I Gede Ambara Putra, mengatakan dengan luas lahan sawah di Denpasar sesuai data yang tercatat mencapai 2,5 Juta Ha lebih. Lewat bantuan subsidi asuransi dari pemerintah pusat, kini seluas 275 Ha sawah telah dilindungi melalui AUTP.

Subsidi asuransi ini diberikan dengan melihat kawasan lahan pertanian yang rentan akan risiko dalam kegiatan usaha tani padi, seperti dikawasan subak Umalayu, Desa Pekraman Anggabaya Kecamatan Dentim, dan Subak Intaran Kecamatan Densel yang rentan akan serangan hama dan kekeringan.

“Dari program AUTP ini mampu memperkecil kerugian usaha tani padi di kawasan tersebut. Program ini telah berjalan di Kota Denpasar pada musim tanam pertama yakni di bulan Oktober 2015 hingga musim panen di bulan Maret 2016. Dari total premi asuransi yang mesti dibayar petani Rp144.000 per Ha untuk satu musim tanam lewat subsidi yang diberikan, petani hanya membayar Rp36.000 per Ha,” kata Ambara Putra, Minggu (24/4).

Pada masa tanam pertama yang mulai dari bulan Januari hingga Juni 2016 telah direspon positif petani di Kota Denpasar. Begitu juga untuk masa tanam kedua yakni dari bulan Juli hingga Oktober 2016 dengan usaha tani padi yang sudah diasuransikan. Jika lahan pertanian mengalami gagal panen baik diakibatkan oleh banjir, serangan hama, dan kekeringan petani mendapatkan ganti rugi sebesar Rp600 juta per Ha.

Model asuransi usaha tani padi di Indonesia ini, kata dia, didasarkan atas biaya usaha tani padi dari kerugian, kerusakan atau kegagalan panen. “Asuransi pertanian sangat penting untuk membantu petani dari risiko kerugian besar dan memastikan bahwa mereka akan memiliki modal kerja yang cukup yang diperoleh melalui asuransi usaha taninya untuk membayar usaha pertanian pada musim berikutnya,” kata Ambara.

Sementara itu, Pekaseh Subak Umalayu, I Made Suarta mengatakan program AUTP telah berjalan dari tahun 2015 lalu yang memiliki luas lahan 27 Ha. Dengan masa tanam di bulan November 2015 dan panen pada bulan Februari 2016 dengan serangan hama wereng pada luas 20 are lahan terjadi pada bulan Januari 2016.

Tentu dari serangan hama ini petani telah memperoleh ganti rugi dari asuransi sebesar Rp1.200.000 untuk lahan 20 are. “Program asuransi ini sangat bermanfaat dan membantu petani dalam memperkecil kerugian akibat dari serangan hama yang mengancam,” ujarnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.