BALI TRIBUNE - Komisi III DPRD Provinsi Bali berkesempatan meninjau proyek pembangunan Underpass Tugu Ngurah Rai dan Jalan Simpang Jimbaran, Kamis (7/12) lalu. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali I Nengah Tamba, didampingi anggota. 

Rombongan diterima oleh PPK Proyek Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, I Nyoman Yasmara, ST., MT. Kepada para wakil rakyat ini, Nyoman Yasmara menjelaskan bahwa pengerjaan proyek underpass tersebut menelean biaya sebesar Rp 168 miliar dengan waktu pengerjaan 390 hari kalender.

"Target bulan Oktober 2018 proyek sudah rampung semuanya. Progres pertanggal 3 Desember, sudah mencapai 9,6 persen," kata Nyoman Yasmara.

Dikatakan, untuk pengerjaan saat ini belum ada kendala yang sulit. Material proyek belum ada hambatan, namun musim penghujan membuat lokasi menjadi sedikit tergenang air. Tetapi hal ini diakuinya, tidak menjadi penghambat.

"Dari desain Underpass Tugu Ngurah Rai, terowongannya lebih panjang dari Underpass Simpang Dewa Ruci, dimana panjang terowongan keseluruhan mencapai 130 meter," ucapnya.

Mengenai pembebasan lahan, demikian Nyoman Yasmara, menjadi tanggung jawab pemkab Badung. Untuk Tugu Ngurah Rai Desember, sudah clear terkait pembebasan lahan. Namun untuk Simpang Jimbaran, masih belum menemukan titik temu dengan masyarakat.

"Namun laporan yang sudah masuk, bersamaan Desember akan diselesaikan," bebernya.

Nyoman Yasmara pada kesempatan tersebut juga melaporkan, terkait penanganan utilitas sudah selesai direlokasi yaitu kabel optik dan PLN. Sedangkan untuk PDAM Badung, belum selesai namun informasi terakhir sudah masuk tahap pelelangan.

"Proyek ini mendapat dukungan dari desa adat setempat, sebagai salah satu cara untuk mengurai kemacetan menuju Bandara Ngurah Rai," tegas Nyoman Yasmara.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba, berharap agar proyek ini direncanakan secara matang, terutama mengenai keamanan terowongan andai kata terjadi banjir rob.

"Jangan sampai nantinya terowongan tergenang air, karena posisinya di bawah permukaan air laut," ujar Tamba, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali IB Udiyana, menambahkan, untuk arsitektur bangunan harus tetap menggunakan pakem arsitektur tradisional Bali. "Jadi harus ditata dengan indah, agar masyarakat tidak jenuh ketika memasuki kawasan underpass," pungkas Udiyana.