Diposting : 29 June 2020 22:58
I Made Darna - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Badung ikut bergerak dengan melaporkan aksi pembakaran bendera partainya ke Mapolres Badung, Senin (29/6/2020).
Pelaporan pembakaran bendera partai berlambang kepala banteng moncong putih di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020) itu dipimpin langsung Ketua DPC PDIP Badung I Nyoman Giri Prasta.
Turut hadir mendampingi Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Wilayah Bali I Ketut Suiasa, Sekretaris DPC PDIP Badung I Putu Parwata, Bendahara DPC PDIP Badung I Nyoman Dirga Yusa, seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Badung dan jajaran pengurus DPC.
Laporan rombongan kader ‘banteng” Badung ini diterima langsung oleh petugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Badung. Sedikitnya ada dua poin pelaporan ke Polres Badung. Pertama, terkait pembakaran bendera partai PDIP, kedua terkait adanya ujaran kebencian dan fitnah terhadap partai PDIP.
Giri Prasta mengatakan, kedatangan ke Mapolres Badung dalam upaya merespon pembakaran bendera partai saat aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR terkait protes Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Sesuai apa yang diarahkan Ketua Umum, harus menempuh jalur hukum. Karena kami berada di wilayah Badung, maka tidak salah bagi kami melapor ke Polres Badung,” ujarnya sebelum meninggalkan Mapolres Badung.
Disamping itu, lanjut Giri Prasta, adanya penyataan yang bermuatan permusuhan, kebencian, dan penghinaan. “Untuk itu kami harapkan hukum berjalan seadil-adilnya. Pelaku harus dituntut sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karena ini negara hukum jadi semua sudah diatur dalam perundang-undangan,” kata Giri Prasta.
Dalam pelaporan tersebut, pihaknya mengaku turut menyerahkan sejumlah bukti kejadian. Salah satunya adalah video aksi pembakaran bendera partai. “Video yang kami serahkan itu asli bukan hasil editan, kami harap bisa digunakan oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.
Giri Prasta yang juga Bupati Badung ini pun menegaskan bahwa partainya bukanlah PKI.
“Jujur ya, kami bukan PKI, kami adalah PDIP Perjuangan,” tegas mantan Ketua DPRD dua periode itu.
Berkaitan dengan hal ini juga, Giri Prasta mengimbau para kader banteng di Badung agar tetap solid. Mengedepankan jalur hukum untuk mencari keadilan.
“Kami sudah rapat di DPC, kami sudah tegaskan sudah menempuh ke jalur hukum, tetapi tetap kita rapatkan barisan. Kita satu komando, yakni dari Ketua Umum. Karena Ibu Ketua Umum sudah jelas sekali mengatakan kita tempuh jalur hukum,” tandas politisi asal Pelaga, Petang ini.
“Kita percaya pada negara ini, karena kami adalah NKRI, negara kita negara hukum. Bahkan, seluruh warga negara masyarakat siapa pun itu sama perlakuannya dimata hukum,” imbuh Giri Prasta.
Setelah melaporkan secara langsung ke Mapolres Badung, proses selanjutnya pihaknya menyerahkan penuh kepada tim kuasa hukum untuk mengawal. “Biarkan proses penyidikan dilakukan, kita sudah menunjuk kuasa hukum,” tukasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPC PDIP Badung I Putu Parwata. Pelaporan ini, kata dia atas perintah langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Ibu Ketua Umum telah memberi perintah tegas untuk merapatkan barisan dan menempuh jalur hukum, memperkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Jalan hukum ini lah yang dilakukan oleh PDI para tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” timpal Parwata yang juga menjabat Ketua DPRD Badung ini.
