balitribune.co.id | Denpasar - Beredarnya wacana pengenaan pajak oleh pemerintah terhadap beberapa komoditi termasuk sektor Pendidikan. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry secara tegas, menolak!
“Kami di daerah jelas tidak setuju dengan adanya wacana itu, dan kami di daerah akan bersurat secara resmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang hal itu,” tandasnya, Sabtu (12/6) di kantor DPD Partai Golkar Bali, usai menyaksikan penandatanganan kerjasama badan-badan yang dibentuk Partai Golkar Bali dengan mitra kerjanya masing-masing.
Ia berpendapat dikenakannya pajak terhadap berapa komoditi termasuk sektor pendidikan, Sugawa Korry berasumsi pasti akan terjadi penambahan harga. Akibatnya, harga naik, masyarakat akan terbebani.
“Kami tidak ragu-ragu menyatakan kebijakan ini kurang tepat! Tetapi kami juga akan mendengarkan argumentasi pemerintah soal itu,” tandasnya.
Sebelumnya Sugawa Korry menghadiri pembentukan badan-badan yang ada di Partai Golkar yang diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19.
“Badan-badan bentukan Golkar Bali nantinya akan bekerjasama dengan mitra kerja yang memiliki kepentingan yang sama,” sebut Sugawa Korry, seraya menegaskan kegiatan ini diharapkan juga bisa mendekatkan Partai Golkar dengan masyarakat.
Badan-badan bentukan Golkar Bali antara lain, Badan Pemberdayaan Pembinaan Petani Bali, Badan Pembinaan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi (BP3), BakumHAM, Bappilu, serta Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Dalam pelaksanaannya kelak badan-badan ini akan bekerjasama dengan mitra kerjanya, seperti Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Maha Saraswati dan Perkumpulan Eksportir Manggis dan Rumah Kemas Hortikultura Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Sedangkan dua badan lagi yaitu, Badan Infokom dan Badan Pembinaan Pemberdayaan Generasi Milenial meskipun telah dibentuk, namun masih mencari mitra kerja profesional yang berkompeten di bidangnya.
“Dengan adanya kerjasama ini badan-badan tersebut akan membantu petani, UMKM dan Koperasi serta masalah hukum melalui BakumHAM yang bekerjasama dengan mitra kerja mereka,” ujar Sugawa Korry yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, ini.
Sugawa Korry pada kesempatan ini juga mengisyaratkan pendampingan ataupun pelatihan-pelatihan yang diberikan nantinya tidak akan dikenakan biaya alias gratis.
“Makanya kita menggandeng profesional yang mampu memberikan pendampingan dari hulu sampai hilir, dan memfasilitasi kebutuhan mereka melalui jalur-jalur yang dibenarkan,” pungkasnya.
wartawan
ARW
Category
