balitribune.co.id | Denpasar – Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT BPR Legian, Titian Wilaras (55), lepas dari jeratan hukum usai divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (17/12).
Majelis hakim diketuai Engeliky Handajani Day memandang perbuatan terdakwa Titian tidak terbukti melakukan tindakan pidana Perbankan dalam menggunakan dana milik PT. BPR Legian untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 23,1 miliar.
"Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan kemampuan serta harkat dan martabatnya," tegas Hakim Engeliky dalam amar putusannya.
Vonis ini pun langsung disambut syukur oleh Tintian. Usai palu hakim diketuk, Titian langsung memeluk penasehat hukumnya. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Titian berniat akan mengelar aksi sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. "Hakim benar memperhatikan dengan hati nurani. Saya hanya mau buat Bansos (bantuan sosial) apalagi saat-saat COVID-19 seperti ini," kata Titian usai sidang.
Seperti diketahui, meski berstatus sebagai terdakwa, Titian selama menjalani persidangan tidak ditahan alias jadi tahanan kota.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ida Bagus Putu Swadharma Diputra meminta majelis hakim supaya terdakwa Titian dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 50 A UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Selain itu, Jaksa Kejari Denpasar ini juga meminta majelis hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Titian Wilaras dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 10 miliar subsider enam bulan kurungan.
Berdasarkan dakwaan JPU, tindak pidana terdakwa terjadi selama periode Agustus 2017 hingga Oktober 2018 bertempat di BPR Legian di Jalan Gajah Mada Nomor 125 – 127 Denpasar, terdakwa selaku PSP sekaligus komisaris utama BPR Legian dengan sengaja memerintahkan komite yang terdiri dari saksi Indra Wijaya (Direktur Utama), saksi Ni Putu Dewi Wirastini (Direktur Kepatuhan), saksi I Gede Made Karyawan (Kepala Bisnis), saksi Andre Muliya (HR dan GA manajer), dan saksi Putu Ayu Junita Sari (supervisior operasional) untuk melakukan transfer atau setoran dana milik BPR Legian kepada terdakwa dan atau kepada pihak lain yang ditunjuk untuk kepentingan pribadi terdakwa.
Terdakwa menggunakan dana BPR untuk kepentingan pribadi dengan pertimbangan bahwa proyeksi profit BPR pada 2017 akan mencapai Rp 15 miliar. "Sehingga terdakwa melakukan pengambilan profit terlebih dahulu dalam rangka menghindari membayar pajak penghasilan," beber tim jaksa kala itu.
Dana tersebut digunakan terdakwa untuk membeli mobil Toyota Alphard, pembelian mobil Mercy, pembelian vleg Mercy, dan pembelian mobil Porche. Pengeluaran juga berupa cek ke beberapa nama seperti anak terdakwa dan anggota keluarga lainnya.
Untuk merealisasikan permintaan terdakwa saksi Karyawan mengintruksikan secara lisan kepada bagian akunting untuk mengeluarkan dana. Selanjutnya saksi Ratna Dewi membuat slip pemindah bukuan internal berdasar nominal yang diinstruksikan terdakwa.
Pada 29 Agustus 2018 terdakwa memerintahkan saksi Karyawan dkk untuk mencairkan 12 bilyet deposito milik nasabah yang belum jatuh tempo dengan nilai total Rp 11,7 miliar. Dana pencairannya tidak diterima deposan melainkan digunakan untuk pemenuhan komitmen PSP atas temuan pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
