balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi “Dharma Dewata” di Bali, Rabu (15/4/2026), sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.
Pengukuhan yang digelar di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, Denpasar, diikuti sekitar 100 petugas Imigrasi. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Bali, Kepala Kanwil Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna, Kapolda Bali yang diwakili Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. I Made Astawa serta stakeholder terkait.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Bali, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara.
“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia,” ujarnya.
Nama “Dharma Dewata” mengandung makna filosofis, yakni “dharma” yang berarti kebaikan atau kebenaran, serta “dewata” yang merujuk pada Pulau Bali. Semangat tersebut menjadi landasan bagi Satgas dalam menjalankan patroli di titik-titik rawan pelanggaran keimigrasian.
Satgas ini tidak hanya bertugas memperketat pengawasan, tetapi juga mengedepankan respons cepat (quick response) terhadap potensi pelanggaran. Kehadirannya diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hukum oleh WNA sekaligus meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.
Patroli akan difokuskan pada wilayah dengan konsentrasi aktivitas WNA yang tinggi. Sepanjang periode 1 Januari hingga 12 April 2026, Imigrasi Bali telah mencatat 165 tindakan deportasi dan 62 pendetensian terhadap WNA yang melanggar aturan.
“Kami akan terus menggiatkan operasi pengawasan, baik melalui patroli rutin di tingkat wilayah maupun operasi skala nasional, guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Imigrasi,” tambah Hendarsam.
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengukuhkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di Bali. Program ini mengedepankan pendekatan berbasis komunitas melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Jika Satgas Dharma Dewata bergerak secara taktis di lapangan, PIMPASA berperan dalam upaya preventif di tingkat desa. Mereka bertugas memberikan edukasi keimigrasian serta mengumpulkan informasi awal terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungan masing-masing.
Sinergi antara patroli lapangan dan pengawasan berbasis komunitas ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini serta mempersempit ruang gerak pelanggaran keimigrasian di Bali.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurutnya, penguatan pengawasan ini penting di tengah meningkatnya kasus pelanggaran yang melibatkan WNA di Bali.
“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Imigrasi serta Polda Bali untuk penertiban dan penindakan terhadap WNA yang melanggar hukum,” ujarnya.
Koster menegaskan, penanganan pelanggaran akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, baik oleh aparat penegak hukum maupun pihak Imigrasi melalui deportasi dan sanksi administratif lainnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait optimalisasi pungutan wisatawan asing. Upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan akan ditindaklanjuti melalui kesepakatan kerja sama.
“Bali harus tetap menjadi destinasi yang ramah bagi wisatawan berkualitas, namun tetap tegas terhadap setiap pelanggaran hukum,” pungkasnya.
