Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menteri PPPA: Penggunaan Gadget yang Tidak Bijak Picu Kekerasan pada Anak

Bali Tribune / RAKORNAS - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) 2025, Kamis (16/1/2025), di The Kuta Hotel Heritage, Badung, Bali.

balitribune.co.id | Badung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyoroti penggunaan gadget yang tidak bijaksana sebagai salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) 2025, Kamis (16/1/2025) petang di The Kuta Hotel Heritage, Badung, Bali.  

Menurut Arifatul, pola asuh yang kurang tepat dan penggunaan gadget yang tidak terkendali berdampak buruk pada perilaku anak. 

“Kami telah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar tugas-tugas sekolah tidak lagi menggunakan gadget, melainkan dilakukan secara manual,” ujar Arifatul.  

Ia menambahkan, pelarangan ini bertujuan meminimalkan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak yang belum mampu menggunakannya secara bijak. 

“Banyak kasus kekerasan pada anak terjadi karena pola asuh dan penggunaan gadget yang tidak bijaksana,” imbuhnya.  

Rakornas APSAI 2025 mengusung tema “Sinergitas untuk Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas 2025”. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum APSAI, Wida Septarina Widjayanti, bersama para pemangku kepentingan lainnya.  

Wida menjelaskan, APSAI yang berdiri sejak 2012 bertujuan mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui keterlibatan dunia usaha. 

“Perusahaan memiliki peran besar, misalnya menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui, memberikan cuti melahirkan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung hak anak,” ujarnya.  

Saat ini, KLA telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Perusahaan yang ingin menjadi bagian dari KLA harus melalui proses penilaian oleh tim ahli APSAI. 

“Kami ingin terus bersinergi dengan pemerintah, khususnya Kementerian PPPA, untuk mendorong perlindungan anak secara menyeluruh,” tambah Wida.  

Dalam pidatonya, Menteri Arifatul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi. 

“APSAI adalah satu-satunya organisasi yang peduli terhadap perlindungan anak. Kami akan terus bekerja sama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.  

Menteri Arifatul juga mengapresiasi peran APSAI sebagai mitra strategis Kementerian PPPA. 

“Mereka yang tergabung dalam APSAI adalah orang-orang berhati mulia. APSAI ini ibarat vitamin bagi kami untuk terus bekerja dengan hati demi perlindungan perempuan dan anak,” tutupnya.

wartawan
ARW

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.