BALI TRIBUNE - Pada Triwulan I 2017, target yang dipasang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali sebesar 20 persen untuk kendaraan bermotor reguler, namun telah terealisasi sebesar 25 persen. Artinya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak masih cukup tinggi.
“Tapi, di sisi lain, ada fenomena yang kurang begitu menggembirakan datang dari Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB),” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Bali, Made Santa, ketika ditemui dari kantornya di Denpasar, Selasa (30/5). Sebenarnya, pihaknya berharap tahun 2017 ini lebih bergairah, terutama pemasukan dari adanya kendaraan baru.
Namun, faktanya justru terjadi penurunan dibandingkan dari tahun 2016, sehingga target yang dipasang 20 persen hanya mampu terealisasi 20,35 persen. “Inikan sangat kecil sekali realisasinya. Gelagat penurunan PBBNKB sebenarnya sudah bisa dilihat dalam dua tahun belakangan ini, terutama untuk kendaraan baru,” ucapnya.
Tengok saja, untuk Triwulan II 2017, hingga bulan Mei pihaknya baru mencapai 32 persen dari target, artinya baru ada peningkatan sekitar 11 persen lebih. Itupun didapat dalam kurun waktu dua bulan. “Asumsinya, capaian kita hanya 12 persen, tidak lebih hanya 6 persen per bulan,” jelasnya sembari berkata masih ada satu bulan kedepan untuk di triwulan dua.
Kalau hanya rata rata 6 persen, berarti dalam tiga bulan 18 persen ditambah 20 persen, artinya hanya 38 persen. Tahun ini dalam Triwulan II akan defisit 5 hingga 7 persen. “Biaya balik nama dalam satu tahun anggaran totalnya Rp1,2 triliun. Artinya bisa saja targetnya tidak tercapai bila 5 sampai 7 persen dikalikan Rp1,2 triliun,” ungkap Santa dengan mimik serius.
Meskipun cukup besar defisit perolehan dari PBBNKB namun dari sisi lain pihaknya optimis pembayaran pajak reguler masih mampu mendongkrak pendapatan pajak daerah. Namun pendapatan ini diakui Santa tidak terlalu besar, pasalnya pajak reguler itu kecil sekali, tapi kalau BBN nya masuk, tentu beda hasilnya
“Namun demikian kami tetap optimis dan akan kami genjot bagaimana pajak reguler itu bisa menutupi PBBNKB yang merosot,” imbuhnya. Menurutnya dengan telah dibuatnya Raperda APBD jelas untuk realisasi menunggu kucuran dana dari Bapenda dalam rangka memenuhi rencana belanja pembangunan daerah.
“Kami di Bapeda berusaha mengoptimalkan bagaimana caranya rencana belanja daerah 2017 minimum terealisasi dulu,” ujarnya. Dijelaskan, hambatan ekonomi secara global jadi persoalan pokok dalam meraup pajak daerah, masyarakat cenderung menunggu, padahal berbagai stimulus sudah diberikan pemerintah.
“Meski Bali khususnya perekonomiannya 70 persen ditunjang sektor pariwisata, namun antara kualitas dan kuantitas apakah seimbang, ini yang mesti dicermati,” katanya. Solusi jangka pendek yang bisa ditempuh, menurut Santa, yaitu menggerakkan seluruh sektor ekonomi Bali dari hulu sampai hilir jika menginginkan pertumbuhan eonomi Bali berkelanjutan.
