BALI TRIBUNE - Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang salah satunya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur. Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Ketut Sudikerta, gencar melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dengan sejumlah pembangunan infrastruktur yang dicanangkan di Bali. Hal ini terlihat dalam Rapat Koordinasi terbatas yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Wagub Sudikerta memaparkan bahwasannya untuk Bali terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dicanangkan diantaranya pembangunan shortcut pada ruas Mengwitani - Singaraja, pembangunan kereta api Bali, pengembangan Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Tanah Ampo, pembanguan GOR Internasional di Cenggiling serta pengembangan Bandara Ngurah Rai dan pembangunan bandara baru di Bali Utara.
Ditambahkan Sudikerta, proyek infrastruktur tersebut diharapkan akan dapat segera terealisasi sehingga dapat menunjang pariwisata Bali serta menggerakkan ekonomi masyarakat. “Pembangunan infrastruktur ini sangat penting. Untuk itu kami minta dukungan semua pihak guna mempercepat terealisasinya pembangunan infrastruktur ini “imbuhnya. Wagub Sudikerta yang didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, I Putu Astawa, juga menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk berkoordinasi serta mensinkronkan perencanaan yang telah disusun dengan pihak kementrian terkait.
Hal senada disampaikan Menko Luhut. Ia meminta agar kepala daerah mempertajam kembali berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan dan menyusun perencanaan yang matang pula. Mentri Luhut juga menegaskan bahwasannya proyek infrastruktur ini harus dilihat secara integrasi, tidak secara parsial, untuk itu Bappenas diminta agar lebih menajamkan data sehingga lebih lengkap dan sesuai kebutuhan daerah. “ Pelaksanaan proyek juga saya minta transparan, jika ada penyertaan modal itu harus jelas sehingga tidak ada masalah dikemudian hari, “tegasnya. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Daerah serta instansi terkait lainnya.
