Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rapat Kerja DPRD Bali Terkait Sampah Peisisir

Bali Tribune / RAPAT KERJA - Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, ST mempin langsung Rapat Kerja terkait masalah penangan sampah di Bali, Selasa (25/5) di Denpasar.

balitribune.co.id | Denpasar – Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, ST mempin langsung Rapat Kerja terkait masalah penangan sampah di Bali,  Selasa (25/5) di Denpasar.

Disampaikannya usai rapat kerja bahwa, hal terpenting yang jadi pembahasan adalah membentuk tim dalam bekerja fokus menangani penangan sampah di Bali yang kini sudah sangat krisis sampah.

"Rapat Kerjan kali ini membahas terkait masalah sampah pesisir. Kami di DPRD Prov.Bali, sangat konsen karena masalah ini adalah sudah berulang ulang kali yang justru tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah," terang Adhi Ardhana.

Oleh karenanya, kata dia, Dewan ingin membuat suatu tim dari Kementerian dari Kementerian LH, Kementerian lingkungan hidup Prov.Bali, untuk melangkah satu persatu fokus dan terukur sehingga terlihat hasilnya. 

"Jadi kita tidak melihat anggaran, tapi kita lihat kinerjanya. Dan mudah-mudahan dari hasil rapat tadi, mereka sudah sepakat untuk membuat tim yang nantinya kita lihat kinerjanya, kita lihat ukurannya. Sehingga kita bisa efaluasi dari bulan ke bulan," jelasnya.

Jika bicara untuk menyelesaikan sampah dari sumber, lanjutnya tentu akan melihat anggaran. Menurutnya hal ini juga sudah disampaikan ke kementrian keuangan. 

"Ternyata dari ibu Menteri keuangan sebenarnya sudah mendesain hal tersebut sehingga urusan lingkungan ini bisa digunakan dana desa. hanya saja dalam pandangan saya adalah mengenai persentase jadi prioritas. Kalau dia menjadi urusan prioritas maka wajib dianggarakan. Ini penying sehingga Jadi pemahamannya terkait dengan anggaran ini tidak serta merta hanya niat" jelasnya.

Dicontohkannya, hal yang wajib atau prioritas seperti untuk Pendidikan 20% infrastruktur 15 %.  

Dirinya berharap, Sampah juga menjadi hal yang penting untuk di Bali yang memang sudah krisis sampah.

"Jika biacara anggaran. Untuk hal ini harus bicara kajian menyeluruh. Tapi semisalnya diambil dari APBD hanya 5 persen saja dari Rp 1 miliar, itu sudah tinggi dan dipergunakan oleh bank sampah di desa tersebut, mungkin sudah besar," tutupnya.

wartawan
Jro Mk. Made Ari Wirasdipta
Category

OJK Cabut Izin Usaha BPR Pasarraya Kuta, LPS Siapkan Proses Likuidasi

balitribune.co.id | Mangupura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta setelah bank tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas. Hal ini diungkapkan OJK melalui siaran persnya, Jumat (18/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Diduga Membuat Surat Palsu, Polisi Tahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR I Made Daging 

balitribune.co.id | Denpasar - Tidak lama berselang setelah KPK menahan Dirjen Lampri Kementerian ATR/BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, giliran penyidik Ditreskrimsus Polda Bali menahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan di Kementerian ATR/BPN RI,  I Made Daging A.Ptnh., M.H. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Overload Kasus Narkoba, Rutan Negara Digeledah

balitribune.co.id | Negara - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Negara mengalami kelebihan kapasitas (overload) hingga hampir tiga kali lipat. Di tengah kondisi tersebut, petugas gabungan dari unsur Rutan, TNI, dan Polri menggelar penggeledahan mendadak di 14 kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), Kamis (17/9/2026) pagi.

Baca Selengkapnya icon click

Satu Keluarga di Jembrana Diteror Rabies

balitribune.co.id | Negara - Kasus gigitan anjing yang diduga terpapar rabies kembali meneror Kabupaten Jembrana. Kali ini, satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di Lingkungan Anyar Sari, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, menjadi korban gigitan beruntun dari anak anjing peliharaan mereka sendiri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Usulan UMK Badung Rp5 Juta, Bupati Minta Jangan Grasa-Grusu

balitribune.co.id | Mangupura - Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung dinaikkan menjadi Rp5 juta mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Badung. Namun, angka tersebut belum serta-merta disetujui. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, usulan kenaikan upah harus diuji melalui kajian dan perhitungan yang matang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.