Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rembug Stunting, Percepat Penurunan Stunting di Gianyar

Bali Tribune/ REMBUK - Suasana rembuk stunting dengan seluruh stake holder di Ruang Rapat Bappeda Gianyar.


Balitribune.co.id | Gianyar - Menguatkan sinergi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan rembug stunting dengan seluruh stake holder di Ruang Rapat Bappeda, Rabu (3/4/2024) serta diikuti secara daring oleh kepala desa se-Gianyar. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Gianyar I Wayan Sadra yang membuka rembug tersebut menegaskan bahwa permasalahan stunting merupakan prioritas nasional.

Bahkan presiden menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14% pada 2024 mendatang dan tahun 2030 Indonesia diharapkan bebas dari stunting. Permasalahannya stunting di Kabupaten Gianyar masih perlu mendapatkan perhatian bersama, karena berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022 stunting di Kabupaten Gianyar sebesar 6.3%, artinya mengalami peningkatan sebanyak 1,2% dibandingkan dengan tahun 2021 yang 5.1%. “Berdarkan EPPGBM bulan Pebruari 2023 Prevalensi Stunting sebesar 4% dengan jumlah balita stunting sebanyak 969 balita. Dengan demikian Kabupaten Gianyar menargetkan Prevalensi Stunting Tahun 2024 sebesar 2,96%,” ujar Sadra.

Sadra berharap adanya peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai. Salah satu kegiatannya dengan melaksanaan pertemuan Rembug Stunting. Kegiatan rembug stunting ini haruslah dijadikan momentum meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk terus mengembangkan upaya dalam penanggulangan stunting sehingga dapat menjangkau seluruh sasaran baik balita, keluarga dan masyarakat.

“Untuk mengejar ketertinggalan kita dalam penurunan stunting maka diharapkan semua stakeholder yang terkait agar lebih intensif dan bekerja lebih keras lagi sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai demi generasi kita yang lebih baik dan menciptakan generasi emas sesuai arahan Presiden. Program Percepatan Penurunan Stunting merupakan program prioritas pemerintah dimana prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0 sampai 2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kehidupan,” tandasnya.

Kepala Bappeda Gianyar Anak Agung Dalem Jagaditha dalam paparannya menegaskan bahwa desa kasus stunting sangat tinggi namun prevalensi rendah, lebih dominan mengalami kesenjangan pada cakupan layanan sensitif seperti pendampingan kepada keluarga resiko stunting, bantuan soial pada PUS, pemeriksaan status anemia pada remaja, pendampingan kepada catin. Sementara layanan spesifik yang sangat rendah, muncul di beberapa desa diantaranya balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, dan KB pasca persalinan.

PMPK Satgas Stunting Bali, dr. Made Adi Wiguna memberikan catatan akhir bahwa sasaran yang perlu difokuskan untuk tahun 2024 yaitu ibu hamil, bayi sampai usia 2 tahun, dan bisa ditambah remaja putri atau calon pengantin. ATA

wartawan
ATA
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.