Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

42 Negara Bahas Masalah Kependudukan di Bali

KEPENDUDUKAN - Menteri Kesehatan Nila Moeloek (dua dari kiri) saat member penjelasan terkait konferensi internasional tentang kependudukan di Kuta, Selasa (18/9).

BALI TRIBUNE -  Sebanyak 42 negara di Asia dan Afrika berkumpul di Bali selama tiga hari, Selasa (18/9) hingga Kamis (20/9) dalam rangka Konferensi Inter Ministerial Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Isu yang dibahas adalah Kependudukan dan Pembangunan yang menjadi Agenda Tahun 2030. Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) atau "Kerjasama Selatan-Selatan" (KSS) atau "kerja sama antar negara" dalam kependudukan dan pembangunan telah menjadi isu sangat penting dalam memperkuat kemitraan demi tercapainya tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).  Konferensi dibuka Menteri Kesehatan RI, Dr. Nila Moeloek. Dalam arahannya Nila Moeloek mengatakan, keterlibatan dalam bertukar pengalaman dan berbagi solusi antarnegara-negara berkembang untuk mengatasi masalah kependudukan dan pembangunan memungkinkan negara-negara tersebut untuk menerapkan percepatan dan kerja sama dalam mencapai pembangunan nasional berkelanjutan di negara masing-masing. Kerja sama Selatan-Selatan telah dirintis selama beberapa dekade terakhir, merupakan bentuk upaya Pencapaian Agenda SDGs 2030 dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis sosial-budaya, politik dan ekonomi. "Ledakan kependudukan menjadi isu bersama negara-negara di kawasan ini. Itulah sebabnya isu ini menjadi isu bersama untuk segera mendapatkan penyelesaian," ujarnya. Hampir semua negara berkembang terlibat dalam KSS. KSS harus dilihat sebagai pelengkap kerja sama Utara-Selatan. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah sangat aktif dalam KSS di bidang kependudukan dan pembangunan. Sejak tahun 1980-an, Pemerintah Indonesia telah berbagi pengalamannya dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana dengan negara-negara berkembang lainnya. Hingga saat ini, sekitar 5.100 pejabat dari 104 negara telah belajar melalui pertukaran dan peningkatan kapasitas. "Beberapa program kerja sama telah memberikan dampak positif pada pembangunan nasional di antara negara-negara berkembang," katanya. Keberhasilan pelaksanaan KSS dalam bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan melalui berbagi pengalaman terbaik menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan Konferensi Internasional tentang Program Aksi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), di antara negara-negara yang memiliki masalah serupa. Pada pertemuan ICPD@25 dan Konferensi Tingkat Tinggi KSS di Buenos Aires, Argentina, Maret 2019 (BAPA + 40) yang akan datang, para pembuat kebijakan dan kependudukan dan ahli pembangunan akan memastikan diskusi mendalam tentang memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi, dengan mempertimbangkan pola kependudukan kunci, tren dan isu dan solusi inovatif.  KSST bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang akan diselengarakan 18-20 September di Bali Indonesia akan membahas isu-isu kependudukan dan pembangunan terkini yang mempengaruhi Agenda SDGs 2030. Selain itu, konferensi ini adalah sebagai sarana untuk berbagi pengalaman terbaik yang memungkinkan terjalinnya kerja sama antar negara-negara berkembang untuk mencapai hasil, dampak, dan jangkauan yang lebih besar dalam bentuk konsensus yang disepakati bersama. Konsensus tersebut akan dipresentasikan pada BAPA + 40.  "Beberapa isu yang dibahas antara lain isu-isu kependudukan dan pembangunan; seperti penduduk usia tua, kelahiran rendah; bonus demografi; pemuda, perdamaian dan keamanan; dan sensus penduduk 2020 dan data utama dengan pendekatan kerja sama KSST. Berbagi pengalaman terbaik antara negara-negara berkembang tentang isu-isu terkini untuk mencapai solusi yang lebih baik menjadi perhatian mereka bersama," ungkapnya.

wartawan
redaksi
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.