Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

42.000 Tenaga Medis akan Dijadikan PNS

Nila Djuwita F. Moeloek

Denpasar, Bali Tribune

Guna menunjang pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil. Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek menyambut baik pernyataan Wapres RI, Jusuf Kalla terkait rencana pemerintah untuk mengangkat tenaga kesehatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengangkatan ini memiliki syarat yakni, tenaga kesehatan tersebut mau ditempatkan di tempat yang terpelosok di Indonesia. “kita masih memerlukan 42.000 tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah pelosok di Indonesia” ucapnya setelah membuka acara Loka Karya dan Rakernas Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di Hotel Mercure, Kuta, Rabu (13/4).

Tenaga kerja kesehatan yang dimaksud mencakup dokter, perawat, ahli gizi serta tenaga kesehatan lingkungan. Menurutnya banyak lulusan dari bidang tersebut yang belum tertarik mengabdi di pelayanan kesehatan yang terpencil.

Sehingga untuk menarik hati tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di tempat terpencil, pihaknya akan mengangkatnya menjadi PNS. “itu untuk mengugah minat alumnus untuk mengabdi pada bidangnya di pelosok Indonesia” terangnya.

Berdasarkan data yang diberikannya, terdapat 9.523 puskesmas yang ada di Indonesia. Dari jumlah puskesmas yang disebutkan, tenaga dokter yang terbanyak dibandingkan dengan tenaga Kesehatan Lingkungan atau Kesling yang masih sangat minim.

Nila juga berharap agar institusi yang terkait untuk mendata berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk di daerah masing-masing. “Kami akan segera melakukan maping atau pemetaan untuk mengetahui jumlah perawat dan kebutuhan perawat sendiri baik sebagai tenaga pengajar hingga yang terbawah sebagai perawat di pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan lainnya” jelasnya, sembari menambahkan bahwa upaya ini dilakukan untuk menyerap tenaga atau sdm sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Senada dengan itu, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Bali, I Made Suwitra menyatakan sampai saat ini di Bali, tenaga Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian masih kurang. Jumlah sanitarian di Bali hanya berjumlah 600 petugas saja.

Sebanyak 600 petugas Kesling di Bali sendiri tersebar di institusi pemerintahan, rumah sakit dan puskesmas di Bali. Rata-rata setiap institusi memiliki seorang sanitarian saja. “Kebutuhan tenaga sanitarian itu 1:40.000, jadi kurang lebih 1000 tenaga yang dibutuhkan,” jelasnya

Dalam menunjang hasil yang maksimal, petugas kesling di Bali perlu menambah sekiranya 1000 petugas yang diharapkan mampu dalam menjalankan program pokoknya. Namun untuk menambah jumlah petugas kesling sendiri itu semua tergantung dengan pemerintah daerah apakah mampu menyerap tenaga.

“Sebenarnya jika ada dua petugas kesling di setiap puskesmas atau intitusi lain bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi karena keterabasan anggaran institusi sehingga petugas kesling belum bisa dianggkat” jelasnya. Tenaga Kesling atau Sanitarian dianggap sebagai stakeholders kunci yang perlu didorong perannya dalam menangani masalah masalaha kesehatan lingkungan.

wartawan
habit

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.