Denpasar, Bali Tribune
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan Forum Komunikasi Wartawan dengan tema Save More Lifes, Senin (18/4) di Hotel Inna Sindhu Sanur Denpasar. Pelatihan ini guna meningkatkan kapasitas wartawan dalam penanggulangan bencana termasuk dalam penulisan berita tentang bencana alam.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pelatihan terhadap wartawan mengenai tanggap bencana mutlak diperlukan terutama untuk keselamatan wartawan dalam peliputan bencana alam. Sehingga, dalam pelatihan wartawan tidak saja diberikan teori namun juga diberikan pelatihan praktek langsung di lapangan.
“Kita berikan bekal teori maupun praktek tentang menagemen secara menyeluruh tentang ancaman bencana kemudian pra bencana, tanggap darurat dan tanggap bencana, sehingga nanti teman-teman media mengetahui secara menyeluruh bagaimana tentang penanganan bencana,” ungkapnya.
Dikatakan Sutopo, Bali menjadi salah satu tempat untuk pelatihan, karena Bali merupakan salah satu daerah yang mempunyai kerawanan bencana yang cukup besar yang setiap tahun terjadi, apalagi di Bali merupakan pusat tourism di Indonesia. “Sehingga dirasa perlu untuk melibatkan para awak media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, wartawan terutama di Bali selama ini sejatinya sudah sangat tanggap dan sigap mengenai pemberitaan terhadap bencana. Namun sayang, media hanya memfokuskan pemberitaan soal kejadian bencana saja. Sementara oemberitaan tentang mitigasi dan pra bencana sangat jarang. Padahal pemberitaan pra bencana sangat penting terutama dalam mengedukasi masyarakat.
“Media mampu mempengaruhi keputusan politik, mengubah perilaku masyarakat, dan menyelamatkan manusia. Tidak jarang juga ketika terjadi bencana maupun pemberitaan terkait kemanusiaan, pemberitaan dari media tersebut juga dibicarakan. Sehingga kita harapkan media dapat membantu dalam memberitakan mitigasi dan pra bencana. Sehingga masyarakat teredukasi tentang bencana dengan harapan saat bencana masyarakat dapat melakukan penanggulangan sendiri terhadap bencana tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, kejadian bencana dapat terjadi kapanpun. Untuk mendukung PUSDALOPS dalam penyebaran informasi perlunya jejaring informasi dengan berbagai pihak terutama kalangan pers, pihak terkait bencana, seperti Tagana, SAR dan lainnya.
“BPBD berharap pers tidak hanya melakukan pemberitaan terhadap bencana namun juga menjadi partner dalam mengedukasi masyarakat. BPBD berharap media juga menjadi pihak yang mengkritisi kinerja media. Media bisa menagih kinerja BPBD jika tidak sesuai dengan tugas BPBD,” kata Indra.
Dikatakan, selain pers, kerjasama dengan berbagai pihak mutlak diperlukan dalam penanggulangan bencana baik pihak pengusaha dan masyarakat. Untuk di Bali selatan tentu dibutuhkan kerjasama antara pihak perhotelan. Hanya saja, kata dia, kesiapsiagaan pelaku usaha terutama perhotelan terhadap penanggulangan bencana tsunami masih perlu ditingkatkan.
Sebab, dari sekian banyak hotel yang menjamur di kawasan pariwisata tersebut, ternyata baru 32 Hotel yang bersertifikasi penanganan tsunami. “Saat ini ada 32 Hotel yang bersertifikasi penanggulangan bencana. Sertifikasi itu adalah dokumen formal bahwa hotel itu memiliki kesiapsiagaan baik jika dijadikan tempat evakuasi,” ujarnya.
Dikatakan pinsipnya semua hotel yang berada di kawasan bersesiko tsunami, bangunannya harus tahan gempa agar bisa menjadi evakuasi sementara. Untuk sertifikasi ini bisa dinilai dari kondisi fisik bangunan, kemampuan SDM Hotel tentang bancana, kesiapsiagaan, mitigasi, dan keamanan.
“Intinya di hotel tersebut harus ada tempat evakuasi, ada rambu, ada orang yang memimpinnya. Tidak semua hotel bertingkat bisa memiliki sertifikasi evakuasi sementara tsunami. Minimal harus memikiki 5 standar tersebut baru bisa diberikan sertifikasi,” jelasnya.
