Mangupura, Bali Tribune
Perhatian terhadap kesejahteraan aparatur pemerintah, harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kebijakan yang sedang dicanangkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa ini mendapat apresiasi positif dari kalangan DPRD Badung. Eksekutif diminta terus berinovasi membuat program pembangunan yang pro rakyat.
Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta beberapa waktu lalu mengatakan, sejumlah paket kebijakan yang telah diambil pemerintah dinilainya sangat strategis.
Disatu sisi pemerintah memperhatikan kesejahteraan aparaturnya, namun disisi lain aparat pemerintah juga diwajibkan meningkatkan etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat. “Memang kebijakan ini yang kami sangat harapkan. Adanya korelasi antara kesejahteraan aparatur pemerintah, dengan peningkatan kualitas pelayanan, serta kebijakan yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.
Pihaknya juga sepakat dengan rencana bupati menaikan kesejahteraan pegawai, dengan catatan ada peningkatan disiplin dan kinerja pegawai. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya juga sangat mengapresiasi dan mendukung sejumlah kebijakan strategis yang telah dicanangkan bupati dan wakil bupati yang belum genap tiga bulan memimpin Badung ini.
Terlebih sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut, bupati dan wakil bupati memaparkan langsung di hadapan seluruh anggota dewan. “Komunikasi yang dilakukan pemerintah adalah bentuk kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung untuk kesesjahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Kebijakan yang akan diambil ini, menurutnya sangat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena menyangkut pada aspek-aspek pokok kebutuhan masyarakat. Misalkan dalam bidang kesehatan, serta pelayanan publik.
Di bidang kesehatan, program ambulan siaga 24 jam yang akan ditempatkan diseluruh desa dan kelurahan, serta program Katru Badung Sehat (KBS) yang merupakan penyempurnaan dari kebijakan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras, kata Parwata tentu akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terlebih KBS akan menjadi suplemen bagi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang artinya pelayanan kesehatan yang tidak masuk tanggungan JKN, akan ditanggung KBS. Untuk tahun anggaran 2016 ini, Pemkab Badung menganggarkan dana untuk program JKKB Manguwaras sebesar Rp13.954.679.100, serta cost sharing JKKB Bali Mandara sebesar Rp30.010.171.464.
Dalam pelayanan publik, pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian penyelesaian administrasi kependudukan seperti KTP, dan penyelesaiaan izin-izin skala kecil pada kecamatan, menurut Parwata adalah bentuk penyederhaan birokrasi. Dirinya sangat sependapat dengan bupati, bahwa pelayanan masyarakat harus diberikan pelayanan yang cepat.
“Para camat yang diberikan tambahan kewenangan harus segera menngambil langkah-langkah startegis, untuk dapat mengimplementasi kebijakan bupati tersebut,” harap Parwata seraya menyatakan jajaran pimpinan beserta anggota DPRD Badung siap mengawal seluruh program kebijakan pemerintah.
