BALI TRIBUNE - Dalam rangka meningkatkan komitmen dan pemahaman pengambil keputusan dan pemangku kebijakan tentang pentingnya menyusun Program kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam RPJMD, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Forum Pertemuan Integrasi Kebijakan, Isu dan Indikator KKBPK ke dalam RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota belum lama ini, bertempat di Inna Sindu Beach Hotel Sanur, Denpasar.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, S.H., M.Kes menyampaikan bahwa sejak pelimpahan urusan program KKBPK ke pemerintah daerah kabupaten dan kota pada awal tahun 2004, telah terjadi perubahan, salah satunya adalah perubahan nomenklatur lembaga. 'Program KKBPK tidak lagi menjadi prioritas pembangunan bagi sebagian daerah walaupun sudah ada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga mengakibatkan beragamnya model penggarapan program KKBPK di daerah, baik dari segi kewenangan maupun dukungan anggaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wirama menyampaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah memberikan angin segar bagi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat kabupaten kota. Pada pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah salah satu urusan wajib pemerintah, di mana disebutkan pada lampirannya adalah pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. "Dalam upaya untuk sinkronisasi tersebut, perlu adanya upaya pengintegrasian isu kependudukan, parameter kependudukan dan capaian program KB dan Pembangunan Keluarga ke dalam RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota”
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Drs. Humprey Apon, MPA yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan Grand Design pembangunan kependudukan, khususnya untuk kuantitas. Hal ini penting, karena ke depan akan dilaksanakan Penataan penduduk Bali melalui teknis Proyeksi Spektrum. “Melalui teknik ini diharapkan kita dapat menata dan memproyeksikan indikator-indikator kependudukan di Bali, diantaranya dari sisi Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, CPR dan TFR,” Ujarnya.
Pelaksana Kegiatan, Agustin B udi rahayu, S.E., menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dengan menghadirkan 100 peserta yang berasal dari unsur Kepala OPD terkait, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota.
