Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Konservatisme Agama, Pluralisme dan Demokrasi

Bali Tribune/ Putu Suasta
Oleh : Putu Suasta
 
 
balitribune.co.id - Di tahun-tahun awal era Reformasi muncul optimisme tinggi bahwa Indonesia akan menjadi role model bagaimana memadukan secara harmonis demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dengan beragam nilai-nilai agama dan tradisi budaya sebagai basis pranata sosial masyarakat. Kunci keberhasilan ini terletak pada adanya pemisahan tegas antara otoritas negara yang mesti ditaati seluruh warga negara dengan otoritas agama dan budaya yang hanya ditaati oleh para pemeluknya.
 
Di negara-negara yang masih berpegang erat pada konservatisme agama, pemisahan antara otoritas negara dan otoritas agama sangat kabur sehingga sistem demokrasi menjadi sangat sulit diterapkan. Di beberapa negara  Timur Tengah dan Jajirah Arab, peraturan-peraturan berbasis agama dibakukan menjadi hukum positif yang mengatur seluruh warga bahkan beberapa memuatnya sebagai bagian dari konstitusi negara. Dalam bangunan negara seperti ini, para pemimpin agama dalam berbagai skala juga berperan sebagai pemimpin politik dan pemerintahan.
 
Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia yang telah sukses menerapkan sistem demokrasi diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi negara-negara yang masih berpegang erat pada konservatisme agama. Namun dalam beberapa tahun terakhir semakin terasa bahwa Indonesia justru lebih banyak menginpor nilai-nilai konservatisme agama. Idiologi yang menghendaki sistem pemerintahan khilafah dalam beberapa tahun terakhir mulai disuarakan di Indonesia padahal berbagai negara di Timur Tengah dan Jajirah Arab sendiri telah menolak sistem seperti ini dengan tegas.
 
Di tataran kehidupan sehari-hari dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan promosi pemakaian simbol-simbol agama di ruang-ruang publik semakin gencar. Di beberapa daerah, norma-norma agama diupayakan menjadi hukum yang mengatur seluruh warga di daerah tersebut, bahkan di Aceh telah berlaku secara legal. Wacana pengembangan ekonomi syariah termasuk di daerah-daerah berpenduduk non-muslim seperti Bali telah memicu pro-kontra yang luas dan kini penduduk di sekitar Danau Toba tengah terbakar amarah karena diperhadapkan dengan wacana serupa.
 
Di bidang sosial-politik, pendekatan populis melalui agama semakin marak dilakukan baik dalam rangka mendapatkan basis dukungan massa maupun dalam memobilisasi penolakan massa terhadap lawan politik. Pilpres yang baru saja berlalu secara kasat mata mempertunjukkan penggunaan kredensial Islam sebagai senjata unggulan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kedua pasangan calon berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai sosok-sosok “paling Islami”. Maka masyarakat lebih banyak disodorkan citra-citra kesalehan daripada tawaran-tawaran program rasional dan realistis. 
 
Puncak dari fenomena “arus balik” tersebut sekarang sedang berlangsung melalui upaya revisi KUHP yang menjadi jalan legal untuk memberlakukan berbagai praktek-praktek keterlibatan negara dalam urusan-urusan privat warganya sebagaimana berlaku di negara-negara konservatif. Salah satu pasal dalam RUU KUHP ini mencoba mengekang aktivitas perempuan, sebuah praktek yang kini sedang diperjuangkan untuk dihapuskan di Arab Saudi dan beberapa negara muslim lainnya. Pendekatan bias gender dan campur tangan negara terhadap urusan seksualitas warga yang sesungguhnya merupakan wilayah privat, juga menjadi bagian dari poin reformasi di beberapa negara Timur Tengah dan Jajijarah Arab yang selama beberapa abad berpegang pada konservatisme agama. Maka sangat disayangkan, pendekatan-pendekatan ini justru dicoba diterapkan di Indonesia di tengah upaya kita menyukseskan beberapa agenda demokrasi yang belum terwujud secara maksimal.
 
Merawat Pluralisme
 
Tantangan terbesar bagi Indonesia sekarang sebagai negara plural adalah mencegah idiologi berbasis agama tertentu menancapkan hegemoninya melalui pranata-pranata hukum nasional sebagaimana mulai terlihat dalam RUU KUHP ini. Idiologi berbasis agama memiliki kecenderungan menghapuskan batas antara wilayah agama dan wilayah negara. Idiologi berbasis agama cenderung mengganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran moral sehingga merasa berkewajiban memperjuangan doktrin-doktrtinnya menjadi hukum yang mengatur seluruh warga di sebuah negara. Kecenderungan seperti ini tentu akan menjadi bahaya besar bagi Indonesia yang terdiri dari beragam agama, suku dan budaya.
 
Praktek-praktek “memaksakan” kebenaran moral yang diyakini kelompok idiologi agama tertentu untuk dituruti oleh kelompok lain telah marak kita saksikan di negeri ini dalam beberapa tahun terakhir. Ormas-ormas berbasis agama dengan leluasa melangkahi wewenang negara melakukan pembredelan, penggeledahan, “sweeping” dan berbagai aksi massa lainnya dalam rangka menegakkan ajaran yang mereka yakini. Kelompok minoritas menjadi korban paling rentan terhadap praktek sewenang-wenang seperti ini dan dalam berbagai kejadian negara gagal bertindak tegas untuk memberi perlindungan.
 
Kita bersyukur masih banyak tokoh karismatis  di Indonesia yang berkomitmen kuat menjaga nilai-nilai pluralisme sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan ormas-ormas moderat yang terus berjuang membela pluralisme di Indonesia juga pantas kita syukuri dan kita dukung sepenuh hati. Tapi lebih dari itu, bersama mereka kini saatnya kita menuntut dengan lebih lantang ketegasan negara untuk memberi pembatas yang jelas antara wewenang negara dan wewenang agama.
 
Dalam berbagai penolakan pendirian tempat ibadah di beberapa daerah, kehadiran negara praktis tak terlihat sama sekali. Demikian juga dengan penutupan tempat berjualan produk non-halal di Makassar baru-baru ini dan berbagai contoh lain yang menunjukkan kekuasaan massa pengusung panji-panji agama mayoritas seakan-akan berada di atas kekuasaan negara. Setelah menghadapi semua pengalaman buruk yang menghianati nilai-nilai Pancasila ini, kini kita diperhadapkan dengan RUU KUHP dengan berbagai pasal sarat muatan idiologi agama tertentu di dalamnya. Maka atas nama pluralisme dan demi tegaknya nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi NKRI kita mesti menolak RUU ini disahkan menjadi hukum yang mengatur kehidupan seluruh warga di negara ini.
 
Penolakan terhadap RUU KUHP adalah satu langkah penting mencegah “arus balik” demokrasi Indonesia. Kegaduhan karena berbagai gelombang demonstrasi beberapa hari ini adalah harga yang mesti kita tanggung untuk perjuangan ini. Perjuangan dalam demokrasi memang seringkali menuntut ongkos mahal. Tetapi itu akan terbayar tuntas jika kita mampu meyakinkan pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari perbaikan infrastruktur, perbaikan ekonomi dan perbaikan layanan pemerintah, tetapi juga dari kenyamanan warga (terutama minoritas) dengan semua perbedaan agama, suku dan budaya yang mereka miliki.
 
 
 
*Putu Suasta, Aktivis Demokrasi
wartawan
Redaksi
Category

Tegakkan Aturan, DPRD Bali Apresiasi Langkah Tegas Tim Terpadu

balitribune.co.id | Denpasar - DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi atas langkah tegas Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Terpadu dalam menindak pelanggaran bangunan akomodasi di kawasan Pantai Bingin dan hotel Step Up yang melebihi batas ketinggian.

Baca Selengkapnya icon click

Puluhan Ular Piton Muncul di Danau Buyan

balitribune.co.id | Singaraja - Fenomena kemunculan ular jenis piton di Desa Pancasari  Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, meresahkan warga setempat. Dalam dua minggu belakangan ular-ular berukuran besar itu muncul tidak biasa dan sering terlihat melata di sekitar Danau Buyan. Warga melaporkan ular tersebut merayap di sekitar ladang, warung, bahkan jaring ikan di danau.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wawali Arya Wibawa Buka Bali Barber Expo 2025, Wujud Pengembangan SDM di Sektor Ekonomi Kreatif

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi gelaran internasional bertajuk Bali Barber Expo tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan gong serta peninjauan stand barber yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Sabtu (5/7).

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Dampingi Wapres Gibran di PKB XLVII, Motivasi UMKM Dorong Penguatan Wisata Dalam Negeri

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII, di Taman Budaya Art Center, Sumerta Kelod, Jumat (4/7) sore. 

Selain itu, turut pula mendampingi pada kunjungan Wapres Gibran tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forkompimda Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sambut Musim Libur Sekolah, Perbankan Beri Diskon Pemesanan Paket Wisata dan Atraksi Desa Wisata

balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut musim liburan sekolah, perbankan menawarkan promo untuk pemesanan paket wisata dan atraksi wisata termasuk desa wisata melalui aplikasi perbankan. Lewat penawaran ini, bank mendukung pengembangan potensi desa wisata di Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menikmati pengalaman liburan yang berkesan bersama keluarga.

Baca Selengkapnya icon click

Sejalan Target BI 58 Juta UMKM Gunakan QRIS, Bank Hadirkan Inovasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar - Guna mendukung percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, bank menghadirkan sebuah platform digital yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran nontunai secara praktis dan efisien. Pada tahun 2023, data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.