Balitribune.co.id | Denpasar - Sekitar 500 lebih mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, di kawasan Renon, Denpasar, Selasa (24/9) kemarin. Mereka menuntut DPR RI tidak mengesahkan RUU KUHP dan menolak UU KPK hasil revisi.
Mereka juga mengecam aksi kekerasan di Papua hingga menyoroti bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.
Tiba di depan pintu gerbang utama Gedung DPRD Provinsi Bali, para mahasiswa ini mendapati gerbang yang sudah ditutup rapat. Mahasiswa kemudian menyanyikan yel-yel agar pintu gerbang gedung wakil rakyat itu dibuka.
"Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga," demikian yel-yel, yang diserukan mahasiswa dengan pengeras suara tersebut. Sayangnya, seruan mereka tak ditanggapi. Di depan gerbang, sejumlah polisi sudah melakukan penjagaan. Sementara di bagian dalam, sejumlah personil Satpol PP hingga security tak bergeming.
Karena pintu gerbang tak dibuka, mahasiswa kemudian memasang spanduk pada trali gerbang Gedung DPRD Provinsi Bali. Bukan itu saja, pada spanduk itu juga ditambahkan tulisan "Dijual Gedung DPR".
Mahasiswa Bali juga melakukan orasi di tempat tersebut, sebelum menuju Kantor Gubernur Bali yang letaknya di sebelah timur Gedung DPRD Provinsi Bali. Dalam orasinya, mahasiswa menyayangkan adanya upaya melemahkan KPK melalui revisi UU KPK yang bahkan telah disahkan oleh DPR RI.
Mereka juga kecewa dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru mengamini revisi UU KPK. "Almarhum Presiden Habibie menggagas KPK. Presiden Gus Dur melahirkan KPK. Presiden Megawati menguatkan KPK. Presiden SBY menjaga KPK. Tapi Presiden Jokowi justru melemahkan KPK," kritik salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
"Kita beritahu seluruh masyarakat, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Demokrasi dikebiri. KPK dilemahkan. Tidak ada kata lain, lawan!" imbuhnya.
Sebelum melakukan berbagai orasi di depan gerbang utama Gedung DPRD Bali, para mahasiswa ini berkumpul di Parkir Timur Lapangan Puputan Margarana Monumen Bajra Sandi, Denpasar. Mereka kemudian memulai aksinya dengan berjalan kaki ke arah selatan, lalu menuju pintu masuk utama Monumen Bajra Sandi.
Dengan menenteng berbagai poster unik serta spanduk, mereka melakukan berbagai orasi berkaitan dengan tuntutannya. Selanjutnya, mahasiswa bergerak menuju Gedung DPRD Bali. Dari Gedung Dewan, mereka menyasar Kantor Gubernur Bali.
Ratusan mahasiswa dalam aksi "Bali Tidak Diam" itu berasal dari Universitas Udayana (Unud), Universitas Warmadewa (Unwar), Universitas Mahasaraswati (Unmas), Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (IHDN), Politeknik Negeri Bali (PNB), dan lainnya. Mereka tampak mengenakan jas almamater masing-masing.
"Aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa Bali lain yang sebanyak 50 orang berangkat dan melakukan aksi yang sama di Jakarta. Jadi demo ini tujuannya mendukung aksi teman-teman kita di Senayan. Kita tidak semua bisa ada di Jakarta dan berangkat ke Jakarta," jelas Gede Andi Juniarta, Humas Aksi, di sela-sela aksi ini.
Dikatakan, dalam aksi ini, pihaknya tidak membawa nama lembaga, tetapi mengusung Aliansi Mahasiswa Bali. Jumlah pesertanya diperkirakan lebih 500 orang. Melalui aksi ini, mereka juga ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini merupakan aksi damai dan Bali tidak diam.
"Bahwa Bali bergerak ketika rekan-rekan kita di nasional bergerak, kita di sini juga bergerak. Itu tujuan utama dari aksi kita hari ini. Jadi Bali tidak diam," tandasnya.(u)
wartawan
San Edison
Category
