Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menhub: Harus Digeser

menteri
KUNKER – Menhub Ignasius Jonan saat mengadakan kunjungan kerja di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Selasa (12/7).

Amlapura, Bali Tribune

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali mengingatkan lokasi Dermaga Cruise Tanah Ampo, Manggis tidak layak. Oleh sebab itu, jika megaproyek ratusan miliar rupiah ini hendak dilanjutkan, maka titik lokasinya harus digeser.

“Dari dulu saya katakan lokasi atau tata letak dermaganya itu kurang pas, artinya lokasinya mesti digeser,” ucapnya kepada sejumlah awak media tatkala melakukan kunjungan kerja memantau arus balik Lebaran Idul Fitri 1437 H, di Pelabuhan Padangbai, Selasa (12/7).

Begitu pula terkait pembangunan jetti ramdoor di dermaga tersebut dengan anggaran Rp67 miliar, Menhub Jonan mengaku tidak tahu menahu. Ignasius Jonan mengisyaratkan jika Karangasem memaksakan diri hendak memiliki pelabuhan khusus kapal pesiar (dermaga cruise), maka harus membangun dermaga baru di titik lokasi berbeda.

Sementara mengenai pembangunan jetty ramdoor yang diusulkan Pemkab Karangasem, Menhub mengatakan hal itu masih menunggu Amdal. Namun informasi terakhir yang diterima koran ini, mengenai jetty ramdoor disebutkan jika pusat sudah menyediakan anggaran sebesar Rp67 miliar. Hanya saja, Amdalnya harus diperbaiki, dan Menhub menyebutkan jika Amdalnya itu akan diperbaiki tahun 2017 mendatang.

 Sementara mengenai pengelolaan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo, jika nantinya beroperasi, mengingat Pemkab Karangasem juga ngotot ingin mengelola pelabuhan tersebut, Menhub juga dengan tegas mengatakan jika kewenangan pengelolaan dermaga itu adalah pusat, karena itu merupakan aset pemerintah pusat karena dibangun menggunakan dana APBN.

“Kalau tidak salah dulu kerja sama pengelolaannya itu dengan PT Karangasem Sejahtera, dan saya sudah minta agar itu dihentikan. Karena ini dibangun dengan APBN jadi mau tidak mau kewenangan pengelolaannya ya pusat,” tegasnya.

Sementara Pemkab Karangasem menurutnya masih bisa mengelola sisi daratnya saja. “Kalau sisi laut itu tidak bisa, karena itu harus pemerintah pusat. Pemkab Karangasem juga tidak punya pelaut kan,” cetusnya.

 Sedangkan ketika ditanya terkait anggaran Rp67 miliar yang disebutkan sudah dianggarkan pusat untuk pembangunan jetty ramdoor, Menhub Ignasius Jonan malah mengaku tidak mengetahuinya. “Belum tau saya,” ucapnya singkat.

wartawan
redaksi
Category

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click

Gandeng PKK Dauh Puri Kauh, Astra Motor Bali Ajak Ibu-Ibu Jadi Pelopor #Cari_Aman

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali kembali mempertegas komitmennya dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas di masyarakat. Kali ini, menyasar pilar utama keluarga, Astra Motor Bali menggelar edukasi keselamatan berkendara (safety riding) bagi ibu-ibu PKK Desa Dauh Puri Kauh. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Dauh Puri Kauh pada Senin (11/5/2026) dengan antusiasme tinggi dari 45 peserta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mitra10 Buka Cabang ke-58 di Bali, Usung Konsep One Stop Home Living

balitribune.co.id | Denpasar - Perkembangan sektor properti dan pariwisata di Bali mendorong kebutuhan akan bahan bangunan dan perlengkapan rumah yang semakin beragam. Melihat tren tersebut, Mitra10 kembali memperluas jaringan ritelnya dengan membuka cabang baru di kawasan Imam Bonjol, Denpasar, Rabu (13/6/2026)

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

“Homeless Media” Adaptasi atau Ancaman Demokrasi?

balitribune.co.id | Perdebatan soal “homeless media” sesungguhnya bukan sekadar pertengkaran antara media lama dan media baru. Polemik ini lebih dalam dari itu - Indonesia sedang menghadapi benturan besar antara disrupsi digital dengan standar profesionalisme pers yang selama ini menjadi fondasi demokrasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.