Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menhub: Harus Digeser

menteri
KUNKER – Menhub Ignasius Jonan saat mengadakan kunjungan kerja di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Selasa (12/7).

Amlapura, Bali Tribune

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali mengingatkan lokasi Dermaga Cruise Tanah Ampo, Manggis tidak layak. Oleh sebab itu, jika megaproyek ratusan miliar rupiah ini hendak dilanjutkan, maka titik lokasinya harus digeser.

“Dari dulu saya katakan lokasi atau tata letak dermaganya itu kurang pas, artinya lokasinya mesti digeser,” ucapnya kepada sejumlah awak media tatkala melakukan kunjungan kerja memantau arus balik Lebaran Idul Fitri 1437 H, di Pelabuhan Padangbai, Selasa (12/7).

Begitu pula terkait pembangunan jetti ramdoor di dermaga tersebut dengan anggaran Rp67 miliar, Menhub Jonan mengaku tidak tahu menahu. Ignasius Jonan mengisyaratkan jika Karangasem memaksakan diri hendak memiliki pelabuhan khusus kapal pesiar (dermaga cruise), maka harus membangun dermaga baru di titik lokasi berbeda.

Sementara mengenai pembangunan jetty ramdoor yang diusulkan Pemkab Karangasem, Menhub mengatakan hal itu masih menunggu Amdal. Namun informasi terakhir yang diterima koran ini, mengenai jetty ramdoor disebutkan jika pusat sudah menyediakan anggaran sebesar Rp67 miliar. Hanya saja, Amdalnya harus diperbaiki, dan Menhub menyebutkan jika Amdalnya itu akan diperbaiki tahun 2017 mendatang.

 Sementara mengenai pengelolaan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo, jika nantinya beroperasi, mengingat Pemkab Karangasem juga ngotot ingin mengelola pelabuhan tersebut, Menhub juga dengan tegas mengatakan jika kewenangan pengelolaan dermaga itu adalah pusat, karena itu merupakan aset pemerintah pusat karena dibangun menggunakan dana APBN.

“Kalau tidak salah dulu kerja sama pengelolaannya itu dengan PT Karangasem Sejahtera, dan saya sudah minta agar itu dihentikan. Karena ini dibangun dengan APBN jadi mau tidak mau kewenangan pengelolaannya ya pusat,” tegasnya.

Sementara Pemkab Karangasem menurutnya masih bisa mengelola sisi daratnya saja. “Kalau sisi laut itu tidak bisa, karena itu harus pemerintah pusat. Pemkab Karangasem juga tidak punya pelaut kan,” cetusnya.

 Sedangkan ketika ditanya terkait anggaran Rp67 miliar yang disebutkan sudah dianggarkan pusat untuk pembangunan jetty ramdoor, Menhub Ignasius Jonan malah mengaku tidak mengetahuinya. “Belum tau saya,” ucapnya singkat.

wartawan
redaksi
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.