Diposting : 23 May 2016 13:12
redaksi - Bali Tribune
I Dewa Gede Mahendra Putra
I Dewa Gede Mahendra Putra

Gianyar, Bali Tribune

Terkait dengan isu tak sedap, dugaan pemotongan dana insentif pegawai pemungut pajak atau upah pungut (UP), yang dasar dan peruntukannya dinilai tidak jelas, Pemprov Bali langsung bersuara. Kepala Biro Humas, I Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan, Pemprov Bali siap menindak tegas jika benar Gubernur dijadikan alasan pemotongan ini.

“Gubernur tidak tahu hal ini. Pemprov akan turun ke lapangan guna melakukan penyelidikan. Jika benar nama gubernur disebut-sebut, kami akan ambil tindakan tegas,” kata Dewa Mahendra, Sabtu (21/5). Dia juga mengimbau, jangan percaya oknum-oknum yang mengatasnamakan Gubernur Bali dan jajarannya.

Seperti diberitakan pada Sabtu (21/5) lalu, kabar tidak sedap mengenai pemotongan upah pungut di UPT Samsat Kabupaten Gianyar berhembus lewar surat pengaduan yang mengatasnamakan pegawai setempat yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan tembusan Wakil Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Bali, Kejati Bali dan Kejari Gianyar.

Dalam suratnya, pembuat surat mengaku sebagai pegawai kelas bawah di UPT Samsat Gianyar dan mengeluhkan kebijakan pimpinan UPT setempat. Disebutkan jika di UPT Gianyar telah terjadi pemotongan upah pungut oleh Kepala UPT dengan dalih untuk operasional Gubernur Bali dan Kepala BKD Bali.

Pemotongan itupun tidak tanggung-tanggung, yakni mulai dari Rp1 juta hingga Rp3,5 juta untuk masing-masing pegawai menurut golongan dan jabatan. Dalam surat itu juga diungkapkan jika Kepala UPT Samsat Gianyar itu juga menerapkan kebijakan yang sama, saat bertugas di Kantor UPT Samsat Klungkung.

Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi, tidak menampik adanya surat pengaduan itu. Namun, Hardian enggan menyebutkan nama pengadu dan siapa yang diadukan dalam surat itu. “Benar, kami memang menerima surat tembusan itu melalui kantor pos. Kami tentunya akan menindaklanjutinya,” terang Hardian.

Ditegaskannya, pemotongan upah pungut adalah tindakan melawan hukum sesuai UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Terkait upah pungut diatur dalam PP No 69 sebagai insentif kepada instansi pemungut pajak dan instansi yang membantu memungut pajak dengan besaran paling tinggi tiga persen dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran.