balitribune.co.id | Denpasar - Menteri BUMN RI, Erick Tohir bersama tiga anggota DPR RI Dapil Bali Putu Supadma Rudana, Gede Sumarjaya Linggih dan I Nyoman Parta juga jajaran Direksi Pelindo III, Jumat (14/2/2020) meninjau sarana Pemelastian Umat Hindu Bali yang berlokasi di Dumping I (satu) kawasan pelabuhan Pelindo III Benoa, Denpasar.
Seperti diketahui pembangunan area Melasti atau Genah Pemelastian Lan Pengeanyudan Desa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan dimulai sejak tahun 2019 yang merupakan bantuan dana CSR Pelindo III. Fasilitas yang dibangun diatas lahan seluas lebih kurang 1 hektar ini yaitu, area parkir seluas 5.150 meter persegi dan area persembahyangan seluas lebih kurang 4.850 meter persegi.
Disela kunjungannya Erick Tohir secara gamblang menyampaikan, BUMN itu mesti bekerja kongkrit, bukan wacana. Dan yang patut disyukuri yaitu adanya keterlibatan masyarakat sekitar sehingga pemelastian ini bisa terwujud.
Lebih lanjut ia juga sampaikan, Kementerian BUMN menggelar Rapat Kordinasi di Nusa Dua dengan menggandeng kementerian terkait yang tidak lain agar BUMN bisa menjalankan perannya secara profesionalisme dan transparan. Jadi menurutnya, proyek strategis yang ada sejak awal bisa diawasi oleh wakil rakyat, tetapi tidak hanya cukup disitu, makanya dalam rakor ada banyak menteri terkait.
"Tujuan keterlibatan menteri terkait, tidak lain apa yang dilakukan BUMN juga didukung kementerian yang lain," kata Erick Tohir seraya menyebutkan BUMN tidak mungkin melakukannya sendiri, tapi banyak hal-hal yang perlu dikordinasikan.
Selain itu dikatakan Erick Tohir, Bali sebagai jantungnya wisatawan di Indonesia namun diakui infrastrukturnya masih tertinggal karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
"Apalagi dengan kondisi sekarang yang sedang heboh dengan wabah virus corona, justru jadi kesempatan kita membangun infrastruktur," tukasnya.
Ia juga memperkirakan dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan kedepan industri pariwisata akan menurun, justru inilah momen untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
"Daripada kita diam-diam lebih baik percepat pembangunan infrastrukturnya," sebutnya lagi.
Apalagi kedepan ada dua wisatawan yang datang, melalui udara atau pelabuhan laut. Diakui pula selama ini Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) fasilitas laut belum memadai.
"Jadi keberadaan pelabuhan nantinya mampu menampung wisatawan sekaligus sebagai pendukung ekonomi lainnya," tuturnya.
Lantaran itulah Kementerian BUMN mengajak Komisi VI DPR RI, khususnya beserta jajaran Direksi Pelindo untuk bekerja bersama. Dalam kesempatan ini ia juga secara khusus meminta untuk zona satu nantinya mesti diisi dengan produk lokal, bukan produk asing. Alasannya, ini merupakan langkah kongkret bukan hanya sekedar wacana.
Dari tempat yang sama, Anggota DPR RI Komisi VI, Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan penghargaan kepada Pelindo III yang melalui program CSRnya membantu masyarakat sekitar mewujudkan pemelastian yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bahkam pada kesempatan ini, atas usul masyarakat sempat berbisik kepada Menteri BUMN untuk pengadaan wantilan dan seperangkat gong.
“Saya sudah sampaikan ke pak menteri tadi untuk pembangunan wantilan juga seperangkat gong, tapi pak menteri bilang nanti kita carikan CSR dari perusahaan lain,” sebut Sumarjaya Linggih alias Demer menutup.
