Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Badung Validasi Data PBI BPJS Kesehatan

Bali Tribune/ VALIDASI - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya saat rapat koordinasi sinkronisasi pendataan pemberian iuran jaminan kesehatan di Puspem Badung, Selasa (14/1).
balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung melakukan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kegiatan validasi data ini ditarget rampung akhir Januari 2020, sehingga Badung benar-benar memiliki data akurat terkait kepesertaan penduduk Badung di BPJS kesehatan. Dengan data yang valid akan lebih efektif dalam penggunaan anggaran APBD untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi sinkronisasi pendataan pemberian iuran jaminan kesehatan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya di Puspem Badung, Selasa (14/1/2020).
 
Wabup Suiasa mengatakan langkah validasi data PBI BPJS Kesehatan ini untuk mendapatkan data pasti yang nanti berdampak langsung pada kepastian anggaran yang diplot di APBD. Diakui data PBI BPJS yang tercatat 256 ribu jiwa lebih belum rasional dibandingkan jumlah penduduk Badung yang mencapai 488 ribu jiwa. 
 
"Artinya ada 50 persen warga yang kita biayai dari APBD. Padahal bila bicara logika jumlah pengangguran sedikit, begitu pula KK miskin juga menurun. Karena itulah kita inginkan dana APBD ini agar efektif sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sehingga dana-dana ini berapa sebenarnya yang layak dan patut kita anggarkan," jelas Suiasa. 
 
Sebelum mengeksekusi di bulan Februari nanti, Suiasa menginginkan data yang pasti dan valid. Untuk itu semua perangkat daerah terkait diajak untuk bekerja sehingga di akhir Januari ini sudah fix memiliki data yang sebenarnya. Setelah fix di internal baru melakukan kompilasi juga komparasi dengan apa yang dimiliki BPJS. 
 
"Tugas kita yaitu validasi data per sektor dulu. Data tersebut dibawa ke Kominfo untuk dibuatkan data kolektor. Sehingga kita dapat melihat data riil dan itulah yang nanti kita bicarakan dengan BPJS untuk penganggarannya lebih lanjut," harap Suiasa, seraya mengatakan dengan data yang valid, APBD pun nanti akan tepat sasaran. 
wartawan
I Made Darna
Category

Diprotes Warga, Lurah Renon Sebut Pemilihan Kaling Kaja Sesuai Prosedur

balitribune.co.id | Denpasar - Lurah Renon, Gede Suweca disomasi oleh warga karena dianggap tidak transparan dalam proses penetapan Kepala Lingkungan (Kaling) Kaja, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan. Warga memandang penetapan Kaling Kaja mengandung cacat prosedural sehingga merugikan masyarakat lingkungan.

Baca Selengkapnya icon click

Rumah Ketua LPD Selulung Digeledah

balitribune.co.id | Bangli - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bangli  melakukan penggeledahan guna mengungkap  dugaan kasus korupsi  yang terjadi di  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selulung. Penggeledahan menyasar kantor LPD dan rumah Ketua LPD Selulung I Wayan Arsana dan rumah salah satu petugas bagian kredit, Jumat (17/10). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda, Bank BPD Bali Gelar Expo Bulan Inklusi Keuangan

balitribune.co.id | Denpasar - Bank BPD Bali menggelar Expo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 sebagai bagian dari perayaan puncak BIK nasional yang rutin diperingati setiap bulan Oktober. Kegiatan berlangsung di Living World Denpasar, Jumat (17/10).

Baca Selengkapnya icon click

Koster Kembali Pimpin PDIP, Tegaskan Soliditas dan Regenerasi Partai

balitribune.co.id | Denpasar - Wayan Koster kembali dipercaya menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk masa bakti 2025–2030. Kepastian itu ditetapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Bali yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Gus Par Tandatangani Kerja Sama Pajak, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus memperkuat langkah dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya terbaru adalah dengan ikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) Tahap VII Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.