Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penanganan Gepeng Belum Maksimal

GEPENG
GEPENG - Penertiban Gelandangan dan Pengemis (gepeng) oleh Dinas Sosial melibatkan Satpol PP Kota Denpasar beberapa waktu lalu. Namun penertiban ini belum maksimal mengingat masih banyak gepeng berkeliaran sejumlah jalan dan traffict light di Kota Denpasar.

BALI TRIBUNE - Penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar hingga kini belum maksimal. Pasalnya, masih banyak ditemukan gepeng berkeliaran di jalan-jalan dan perempatan traffic light yang ada di Kota Denpasar.

Pantauan wartawan di beberapa titik di Kota Denpasar masih terlihat ibu-ibu bahkan anak usia 6-12 tahun mengemis untuk mendapatkan hasil tanpa harus bekerja keras seperti di trotoar Jalan Teuku Umar, seputaran Jalan Malioboro, Jalan Pulau Buton, dan Pemogan.

Gepeng yang kembali menghiasi Kota Denpasar tersebut seakan tidak bisa dikendalikan, kendati dalam kurun waktu setahun sudah mengalami penurunan jumlah setelah adanya penanganan gepeng yang dilakukan Dinsos.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Ketut Likup, Senin (22/5) mengakui masih adanya gepeng yang terus menghiasi Kota Denpasar terutama Denpasar Barat. Menurutnya, gepeng yang kembali datang tersebut kebanyakan adalah pendatang dari luar Bali yakni Situbondo, Jember dan Jawa Timur.

"Dulu yang paling banyak kita tangani adalah dari Karangasem, namun sekarang ini kebanyakan dari luar Bali yakni Situbondo yang hampir 40 persennya selain dari Jember, dan Karangasem. Tapi kami terus melakukan penyisiran setiap hari pagi dan sore, untuk saat ini kami baru menemukan 47 hingga bulan Mei ini, walaupun seperti itu, memang masih ada gepeng yang kami belum temukan keberadaannya," jelasnya.

Bahkan menjelang setiap hari raya, Likup mengatakan pasti ada peningkatan gepeng di Kota Denpasar karena banyak yang datang ke Bali, namun yang diherankannya adalah saat penangkapan yang dilakukan mengaku tidak memiliki KTP.

"Tidak memiliki KTP kok bisa lolos di Gilimanuk, itu yang kami pertanyakan sehingga kami kira apakah petugas di sana yang lalai atau memang ada juragannya di sini," ujarnya.

Sementara Made Sudana, Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Perdagangan Orang,  mengatakan banyaknya gepeng selama ini karena lemahnya pengawasan pada pintu masuk Bali sehingga gepeng bebas masuk ke Bali dan mengemis di Bali.

"Kami akui hingga kini belum bisa terungkap kenapa bisa bebas masuk ke Bali, seharusnya Satpol PP yang memiliki intel bisa melakukan penyelidikan itu.  Jujur saja hingga kini kami belum menerima laporan bahkan menemukan apakah ada yang membekingi gepeng tersebut sehingga bebas masuk ke Bali dan mengemis atau bagaimana.  Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan masing-masing untuk mengecek gepeng ini namun tetap saja tidak bisa terungkap hingga saat ini," ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya mengingatkan masyarakat setiap kali menemukan gepeng jangan pernah memberikan apapun termasuk uang dan barang kepada gepeng karena itu akan membuat mereka semakin senang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bahkan Sudana juga menegaskan jika kedapatan ada yang memberikan barang atau uang kepada gepeng maka akan dikenakan sanksi.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.