Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tak Ingin Ada Kecurangan, Sekda Dewa Indra Cek Lokasi Tes CPNS

Bali Tribune/Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meninjau lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test), Sabtu (25/1/2020)
balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meninjau lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang akan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk 152 Denpasar. Peninjauan pada Sabtu (25/1/2020) yang bertepatan dengan Tumpek Wariga ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tes CPNS.
 
Sekda Dewa Indra yang ditemui di sela-sela kegiatan peninjauan mengatakan bahwa ia ingin seluruh proses tes berjalan dengan baik, nyaman, transparan dan akuntabel. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh jajaran yang duduk di kepanitiaan memperhatikan seluruh sarana pendukung berfungsi dengan baik. “Semuanya harus dicek dan dipastikan berfungsi dengan baik, mulai dari ruangan, komputer, jaringan, tempat duduk hingga pendingin ruangan. Saya ingin tak ada gangguan teknis yang mengganggu konsentrasi para peserta sehingga mereka dalam menunjukkan kemampuan maksimal,” ujarnya. Tak hanya kenyamanan para peserta, pihak panitia juga menyiapkan ruang tunggu yang layak bagi orang tua atau kerabat peserta tes CPNS. Di ruang tunggu yang disediakan, mereka bisa melihat langsung hasil tes putra, putri atau kerabat mereka. “Kami juga menyiapkan petugas kesehatan, parkir dan kantin yang memadai,” imbuhnya. Dewa Indra berharap, dukungan sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan sedemikian matang dapat meniadakan komplain dari peserta yang ikut tes. 
Pada bagian lain, ia juga menyinggung komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan rekrutmen CPNS yang bersih dan transparan. Terkait dengan upaya mewujudkan transparansi, pihaknya menjamin pelaksanaan tes bebas dari joki karena panitia menerapkan sistem pengecekan identitas secara berlapis dan melibatkan unsur aparat keamanan dan penegak hukum. “Semua akan dicek, mulai dari tanda pengenal dan wajah para peserta. Kami juga akan mengundang Komisi 1 DPRD Bali, Kejaksaan, Polda Bali, BPKP, Ombudsman dan Inspektorat untuk mengawal proses seleksi,” tandasnya. Proses seleksi yang telah disiapkan melalui sistem sedemikian rupa diharapkan akan menghasilkan SDM berkualitas yang menggerakkan mesin birokrasi. “Kalau proses rekrutmennya sudah seperti ini, saya yakin ke depannya tak ada PNS yang gaptek,” ucapnya.
Menambahkan penjelasan Sekda Dewa Indra, Kepala BKD Ketut Lihadnyana menerangkan bahwa CAT penerimaan CPNS Pemprov Bali baru pertama kali dilaksanakan di BPSDM. “Sebelumnya sudah menggunakan CAT, tapi pelaksanaannya di Gedung BKN,” ungkapnya. Lihadnyana menginformasikan, jumlah peserta yang mengikuti tes CPNS kali ini sebanyak 36.193 yang akan bersaing untuk mengisi kebutuhan PNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. “Untuk Provinsi Bali, pelamarnya mencapai 13 ribu lebih, sedangkan formasi yang tersedia sebanyak 676. Kebanyakan tenaga teknis yang kita butuhkan untuk mendukung program prioritas bapak gubernur,” terangnya. 
Dalam pelaksanaan tes kali ini, peserta akan dibagi dalam beberapa ruangan dengan satu sesi diikuti 400 peserta. Dalam sehari akan dilaksanakan lima sesi tes sehingga jumlahnya mencapai 2.000 peserta/hari. TKD CPNS akan dimulai pada Selasa (28/1/2020) yang akan diawali dengan pelamar untuk Pemprov. “Karena pelamar berjumlah 13 ribu lebih, tes untuk Pemprov Bali akan memakan waktu 7 hari. Berikutnya dilanjutkan untuk peserta yang melamar untuk CPNS Kabupaten/Kota. Sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 21 hari,” ucap Lihadnyana seraya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRDnya ikut mengawal proses seleksi ini. Senada dengan Sekda Dewa Indra, Lihadnyana menjamin proses seleksi CPNS akan bebas dari kehadiran joki. “Kalau berani, akan langsung ditangkap oleh aparat. Kami sudah siapkan proses berlapis dan masing-masing peserta membawa identitas dengan barcode yang berbeda antara satu dengan yang lain,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut hadir pula Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Gede Pramana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) I Gede Darmawa, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi serta perwakilan dari OPD terkait.
wartawan
Redaksi
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.