Tanpa Melibatkan PHDI, Disbud Tak Akui Pengukuhan Pandita, Honorarium Tak Bisa Dicairkan
balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung menegaskan bahwa proses pengukuhan dan penetapan pandita harus mengikuti mekanisme serta ketentuan yang melibatkan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung. Proses pendidikan dasar (Diksar), pemeriksaan hingga penetapan yang tidak melalui PHDI berimplikasi terhadap pengakuan status pandita di daerah tersebut.