Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jokowi Tak Boleh Lupa

IGM. PUJASTANA

BALI TRIBUNE - Batas moralitas rakyat adalah ‘garis equator suci’ yang memisahkan penerimaan dan penolakan rakyat terhadap pemimpinnya. Dulu Bung Karno melanggar batas itu, Juga Pak Harto. Keduanyapun jatuh terjerembab menimpa bumi. Bung Karno jatuh agak keras, Pak Harto lumayan pelan. Tapi kejatuhan seorang pemimpin, tak peduli pelan atau keras, dipastikan akan menimbulkan gejolak politik yang berdarah-darah atau setidaknya ‘darah imajiner’ yang menetes dari kegamangan  politik - psikologis.     Rambu lalu lintas pun bisa jadi lalu  diobrak-abrik. Lalu lintas jadi chaos. Jalanan tak ubahnya ‘peta buta’ . Tak berpetunjuk. Tanpa rambu. Semua melanggar. Semua berkuasa. Polisi jadi sekadar patung  yang berwibawa di  sudut gelap. Kita tak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Cukup sekali saja di 1998.    Tahun depan, Presiden Jokowi sama sekali tidak boleh lupa akan hal itu, akan pelajaran masa lalu. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Presiden Jokowi barangkali tidak akan lupa dan  barangkali  tidak akan pernah ada pemimpin yang lupa akan hal itu. Tapi tidak semua pemimpin ingat bahwa  batas moralitas seringkali terpaksa dilangar  tanpa sadar,  Dilanggar secara halus dan perlahan. Tidak terjadi sekaligus dan terang-terangan, Sering tidak disadari. Di masa jayanya dulu, Bung Karno dan Pak harto tidak  pernah menduga bahwa rakyat akan berbalik menentangnya. Hal itu  seperti mimpi di siang hari. Tapi toh rakyat akhirnya meninggalkan mereka. Tidak semua pelanggaran terhadap batas moralitas akan berakhir dengan kejatuhan politik yang dramatis dan berdarah-darah seperti Bung Karno dan Pak Harto.  Tapi yang jelas, terjadinya pelanggaran moralitas akan membuat rakyat berling arah, dari  yang sebelumnya mendukung secara membabi buta berbalik jadi anti pati sampai ke sum-sum. Entah karena alasan ekonomi atau psikologi keagamaan. Mungkin karena harga jadi mahal tak terjangkau. Atau karena hidupnya  lagi hantu  PKI yang tak jelas asal muasal dan juntrungannya. Atau hempasan  ‘angin putting beliung  anti Islam’ dan kriminalisasi Ulama tanpa bukti yang sahih. Pendek kata, semua isu yang tak menguntungkan sang juara bertahan tapi tak juga menguntungkan sang  penantang.  Hoax tak menguntungkan siapapapun. Bukan juara bertahan. Tidak juga sang penantang.  Yang rugi tentu saja  adalah akal sehat demokrasi dan peradaban politik manusia normal. Barangkali untuk mudahnya semua itu harus kita masukan ke dalam kategori kriminalisasi pemilu., Hoax adalah hoax, itu adalah pernyataan tipu-tipu yang menganiaya  akal sehat dan logika pikir manusia beradab. Di subuh 2019 ini  Presiden Jokowi perlu ingat bahwa  dia bukanlah sosok  politik  tanpa masalah. Lambannya, bahkan relative mandegnya,   penanganan pelanggaran HAM masa lalu atau kasus  penyiraman air keras  terhadap  penyidik KPK  Novel Baswedan pasti akan ditagih dengan kencang di masa ‘genting’ bulan-bulan kampanye. Sampai dengan hari ini cara Presiden Jokowi menangani masalah itu mau tidak mau telah membeberkan secara telanjang fakta bahwa presiden tidak bisa mengambil keputusan secara tegas sesuai hati nuraninya. Kuda-kuda harus dipasang, Jurus mengelak harus digelar sebelum keputusan dapat diambil. Masalahnya adalah, sampai berapa lama Presiden akan dapat melayani pertarungan politik di belakang layar? Dalam berapa jurus pertarungan itu akan digelar?  Seberapa jauh kompromi politik akan ditoleransi sebelum keputusan akhirnya diambil? Keputusan dan jawaban  belum lagi disuguhkan ke hadapan rakyat, sang empunya negeri.  Sampai saat itu tiba, Presiden Jokowi terpaksa  harus membuka diri atau terbuka terhadap serangan baru. Karenanya jurus tangkisan harus senantiasa disiapkan. Pedang pikiran harus selalu di asah. Kuda-kuda politik harus senantiasa disiagakan. Tak ada waktu bersantai Memang hingga saat ini,dukungan terhadap Presiden Jokowi sangat besar. Sudah besar  sejak dulu, jauh sebelum dicalonkan jadi Presiden oleh PDIP dan berlanjut sampai saat dicalonkan lagi. Barangkali  sampai kini sebagian besar rakyat masih mencintai Jokowi. Tapi jangan lupa cinta dapat berubah jadi benci, baik secara perlahan maupun secara drastis. Lagi pula hanya dari rasa cinta dapat lahir kebencian yang membabi buta. Dalam salah satu pidatonya, pejuang hak asasi AS   Martin Luther King Jr mengatakan: “Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.” Kegelapan tidak lahir dari kegelapan. Hanya sinar terang yang dapat melahirkan kegelapan.  Kebencian tidak lahir dari kebencian. Hanya cinta yang dapat melahirkan kebencian. Rasa cinta yang salah dikelola akan melahirkan kebencian yang massif dan dalam. Rasa cinta rakyat terhadap Presiden Jokowi tidak dimaksudkan untuk membuat  Presiden tidur nyenyak sehingga melupakan ruang dan waktu. Cinta rakyat pada Presiden Jokowi adalah beban yang luar biasa berat. Beban yang terus mengejar seperti waktu atau genderowo. Beban semakin hari semakin terasa berat apalagi di tahun politik ini. Jangan sampai Presiden Jokowi menganggap rasa cinta rakyat sebagai sesuatu yang it taken for granted. Jangan sampai Presiden Jokowi melanggar batas moralitas rakyat lalu  semuanya terlambat.

wartawan
IGM Pujastana
Category

Ketua DPRD Bangli Dorong Percepat Perubahan APBD 2025

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika mendorong Pemkab Bangli untuk mempercepat pembahasan Perubahan APBD 2025. Jika sebelumnya pembahasan dilakukan  pada September, kini Suastika berharap bisa dilakukan Juni. Bahkan terkait percepatan pembahasan, Ketut Suastika mengaku telah berkoordinasi secara lisan dengan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.

Baca Selengkapnya icon click

Sekda Sedana Merta Tinjau Pelaksanaan Tes PPPK Tahap II dan Beri Motivasi Peserta

balitribune.co.id | Amlapura - Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, melakukan peninjauan langsung pelaksanaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II yang berlangsung di Universitas Terbuka Denpasar. Seleksi ini ditujukan untuk mengisi 208 formasi PPPK yang masih tersisa dari total 2.676 formasi yang dialokasikan untuk Kabupaten Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkot Denpasar ‘Ngaturang Bhakti Pujawali’ di Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id | Badung - Pemerintah Kota Denpasar ngaturang bhakti serangkaian Pujawali Pura Luhur Uluwatu pada Anggarakasih Medangsia, Selasa (13/5). Berbaur bersama pemedek dan masyarakat yang tangkil, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wubawa didampingi Penglingsir Puri Agung Jro Kuta, I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya.

Baca Selengkapnya icon click

Residivis Banyuwangi Berulah di Jembrana, Gasak Motor dan Dompet di Jalan

balitribune.co.id | Negara - Seorang residivis kasus pencurian asal Banyuwangi, Jawa Timur, kembali berulah dengan melakukan serangkaian tindak pidana di Kabupaten Jembrana. Pria berinisial GAG, yang berasal dari Desa Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, berhasil diringkus aparat kepolisian setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor dan penjambretan di dua lokasi berbeda di wilayah Jembrana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Modus Dana Punia Fiktif Terbongkar, Polisi Ringkus Penipu Berbusana Adat

balitribune.co.id | Negara - Aksi penipuan bermodus penggalangan dana sumbangan palsu kembali berhasil diungkap jajaran Polres Jembrana. Kali ini seorang pria berinisial KBS (40), warga Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara harus berurusan dengan hukum setelah memperdaya seorang warga Medewi dengan proposal bantuan dana punia fiktif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.