Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tanyakan Tindak Lanjut Penyerobotan Lahan, Puluhan Warga Bungkulan Datangi BPN

Bali Tribune/warga Desa Bungkulan mendatangi Kantor BPN Singaraja untuk menanyakan tindak lanjut persoalan lahan yang diduga diserobot oleh oknum kepala desa
balitribune.co.id | Singaraja - Sekitar lima puluh orang warga Desa Bungkulan,Kecamatan Sawan,Selasa (15/10) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Singaraja.Mereka hendak menanyakan tindak lanjut atas kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oknum Kepala Desa (non aktif) Bungkulan bernama Ketut Kusuma Ardana.Rombongan dipimpin Klian Banjar Adat Punduh Lo Desa Bungkulan, Putu Kembar Budana bersama tokoh masyarakat Ketut Sumardana,tiba di Kantor BPN sekitar pukul 10.15 wita.
 
Dengan penjagaan aparat kepolisian Polres Buleleng,warga diminta untuk menemui kepala BPN Ketut Sudarma melalui perwakilan.Diruang Kepala BPN Ketut Sudarma,warga diterima dan diteruskan dengan pertemuan tertutup.Hampir satu jam pertemuan mereka melakukan pertemuan membicarakan soal status sertifikat yang diterbitkan atas nama Kusuma Ardana saat itu menjabat Perbekel Desa Bungkulan.Dan tahun 2013 mengajukan dua bidang tanah yang menjadi fasilitas umum (fasum) melalui prona dan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2426, dan SHM No. 2427, atas nama Ketut Kusuma Ardana.
 
Usai pertemuan,Putu Kembar Budana mengatakan,kasus lahan Desa Bungkulan yang disertifikatkan oleh oknum kepala desa telah diambil alih oleh Kanwil BPN Provinsi Bali.”Kasusnya telah diambil alih oleh BPN Provinsi,itu yang disampaikan kepada kami oleh pak Sudarma (Kepala BPN Singaraja,red),”ujarnya.Sedangkan terkait,pencabutan sertifikta,Kembar Budana mengaku sudah mendenagr namun belum melihat bukti otentik pencabutan tersebut.”Secara fisik saya belum lihat namun informasinya sudah,”kata dia.
 
Sementara,Ketut Sumardana mengaku akan terus mengawal kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.Suamardana,mantan anggota dewan periode 2014-2019 mendesak BPN agar segera menuntaskan kasus tersebut  agar suasana di Desa Bungkulan kembali tenang.”Kami minta BPN segera tuntaskan kasus ini.Masalah sertifikat di jadikan jaminan di BPD Bali oleh oknum itu bukan urusan kami,”tegasnya. 
 
Sementara Kepala BPN Singaraja,Ketut Sudarma,mengatakan,pihaknya telah melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas lahan tersebut.Dan,katanya,pihak BPN Singaraja telah bergabung dengan Kantor Wilayah BPN Bali datang ke lokasi.Hasilnya,kata Sudarma,dilakukan analisa terhadap masing-masing bidang tanah yang menjadi sengketa.Melalui berita acara,hasil analisa itu sudah dikirim ke Kanwil BPN Provinsi untuk ditindak lanjuti dengan melakukan gelar perkara.”Kita dari Kantor BPN Buleleng yang akan melakukan presentasi untuk dipaparkan pada gelar perkara nanti,”kata Sudarma.
 
Menurut Sudarma,hasil analisa yang dikirim itu antara lain merekomendasikan untuk mencabut sertifikat yang diterbitkan melalui program prona yakni SHM No. 2426, dan SHM No. 2427, atas nama Ketut Kusuma Ardana.”Kami simpulkan ada cacat administrasi karena alas hak untuk memproses penerbitan sertifikat itu yakni surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik),saksinya menarik pernyataannya,”ujar Sudarma.
 
Tidak hanya itu,dalam istilah BPN ada yang disebut kesepakatan untuk kepemilikan tanda batas dengan meminta persetujuan para penyanding.Dan belakangan,kata Sudarma,para penyanding tanda batas melakukan penarikan pernyataan dan tanda tangan.Karena itu,menurut Sudarma,surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.”Karena tidak sah,analisis kita menyimpulkan bahwa ada cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat dimaksud sehingga sertifikatnya kita batalkan alias dicabut,”tandas Sudarma.
wartawan
Khairil Anwar
Category

Wawali Arya Wibawa Buka Bali Barber Expo 2025, Wujud Pengembangan SDM di Sektor Ekonomi Kreatif

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi gelaran internasional bertajuk Bali Barber Expo tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan gong serta peninjauan stand barber yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Sabtu (5/7).

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Dampingi Wapres Gibran di PKB XLVII, Motivasi UMKM Dorong Penguatan Wisata Dalam Negeri

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII, di Taman Budaya Art Center, Sumerta Kelod, Jumat (4/7) sore. 

Selain itu, turut pula mendampingi pada kunjungan Wapres Gibran tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forkompimda Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sambut Musim Libur Sekolah, Perbankan Beri Diskon Pemesanan Paket Wisata dan Atraksi Desa Wisata

balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut musim liburan sekolah, perbankan menawarkan promo untuk pemesanan paket wisata dan atraksi wisata termasuk desa wisata melalui aplikasi perbankan. Lewat penawaran ini, bank mendukung pengembangan potensi desa wisata di Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menikmati pengalaman liburan yang berkesan bersama keluarga.

Baca Selengkapnya icon click

Sejalan Target BI 58 Juta UMKM Gunakan QRIS, Bank Hadirkan Inovasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar - Guna mendukung percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, bank menghadirkan sebuah platform digital yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran nontunai secara praktis dan efisien. Pada tahun 2023, data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Catut Logo Tanpa Izin, OJK Tegur Keras PT Investindo Public Optima

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan kegiatan operasional PT Investindo Public Optima termasuk izin penggunaan logo OJK dalam pamflet atau bentuk komunikasi lain yang diterbitkan oleh perusahaan ini terkait penawaran jasa persiapan, konsultasi, atau layanan lainnya kepada perusahaan yang hendak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.