Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Suksesi Sepihak, KPA Provinsi Bali Terancam Diboikot

Bali Tribune/ Sekretariat KPA Provinsi Bali di Jalan Melati, Denpasar.
balitribune.co.id | Denpasar - Santer informasi yang menyebutkan akan adanya rencana suksesi sepihak Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali rupanya menimbulkan  gejolak di tubuh organisasi  tersebut maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati HIV/AIDS. Pasalnya dari informasi yang beredar menyebutkan calon pengganti Made Suprapta, Ketua Sekretariat yang menjabat sekarang merupakan orang dalam sendiri yang diduga merupakan titipan pejabat di provinsi. Hal ini ditandai dengan adanya penunjukkan langsung tanpa melalui fit and proper test.
 
“Kasak-kusuknya orang titipan pejabat provinsi, bahkan banyak yang bungkam soal ini, termasuk pegawai dinas kesehatan provinsi. Kami tidak menolak jika digantikan dengan orang yang lebih punya kredibilitas, tapi penggantinya masak cuma setingkat administratif yang tidak pernah sama sekali mendapat pengkaderan,” sebut salah satu sumber luar yang enggan namanya dimediakan. 
 
Menurut sumber tadi, meskipun hanya memimpin sebuah sekretariat mestinya ketua tersebut faham akan tugas teknis yang akan dilakoni kelak, apalagi HIV/AIDS ini menyangkut isu  rentan yang bisa dimainkan oleh siapa saja juga terkait kerjasama antar lembaga.
 
 “Lantaran suksesi Kepala Sekretariat KPA dianggap secara sepihak, teman-teman LSM yang tergabung dalam Forum Peduli AIDS (FPA), kecewa, ancam demo dan melakukan boikot,” tukasnya.
 
Diakui atau tidak meningkatnya kinerja KPA selama ini tidak terlepas dari peran teman-teman LSM. Bahkan ia juga mengungkapkan kecilnya dana operasional KPA jadi kendala dalam menjalankan program organisasi.
 
“Kalau tidak ada teman-teman di LSM apa yang mau diperbuat KPA. Kalau saya terus terang aja untung tidak, rugi juga tidak, cuma miris aja,”  tukasnya. Apa yang disampaikan sumber tadi mencerminkan selama ini penguatan KPA bukan datangnya dari pemerintah selaku stakeholder, namun peran dominannya ada di jaringan LSM.
 
Dari tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Ketut Suarjaya yang dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (25/12) terkait rencana suksesi di tubuh KPA menanggapi datar pergantian tersebut seraya menyebutkan bahwa  pergantian itu adalah hal yang lumrah, tidak ada yang luar biasa. 
 
“Kita kan perlu penyegaran, apalagi ketua yang sekarang pak Made sudah lama bercokol disana,” sebutnya. 
 
Lagipula katanya secara organisasi tidak ada yang berubah  Gubernur Bali sebagai Ketua, Wakil Gubernur Bali sebagai Ketua Harian, dan Kadis Kesehatan selaku Wakil Ketua Harian.  
 
“Perubahan kan hanya di sekretariat selaku pelaksana administratifnya saja dan wajar kalau ada yang merasa tidak puas, karena ini murni penyegaran,” katanya berasumsi.  
 
Sehubungan dengan penilaian terhadap kepala sekretariat ia mengemukakan jika telah melakukan penilaian tersendiri siapa yang layak atau tidak dan itu ada kriterianya. 
 
“Sekali lagi saya tegaskan ini hanya pengendali administratif saja, karena ketuanya tidak berubah, kesekretariatan itu hanya pendukung saja,” tegasnya. 
 
Terkait dengan ancaman boikot dari FPA Kadis Suarjaya justru menghimbau, janganlah sampai seperti itu, karena sama halnya pergantian yang lain. 
 
“Penunjukkan ketua sekretariat yang baru kan kita lakukan secara obyektif, yang pentingkan bagaimana program KPA itu bisa berjalan,” katanya sembari menepis anggapan adanya titipan dari pejabat di provinsi atas ditunjuknya Ketua Sekretariat KPA yang baru kelak. 
wartawan
Arief Wibisono
Category

Handara dan Komitmen Lingkungan: Pohon, Air, dan Masa Depan Desa Pancasari

balitribune.co.id | Tabanan – Selama hampir 50 tahun, Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul.

Sebagai destinasi yang dibangun di tengah lanskap pegunungan, Handara memahami dinamika alam wilayah ini, termasuk pola curah hujan tinggi yang secara alami berpotensi menimbulkan banjir musiman.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitrib une.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.