Gianyar, Bali Tribune
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa di Kabupaten Gianyar, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan produk-produk pertanian maupun hasil kegiatan industri kecil dan usaha lainnya dipedesaan.
Peran inilah yang kini ditingkatkan Pemkab Gianyar bekerja sama dengan BNI Wilayah Bali, Kamis (21/7) dengan menggelar sosialisasi tentang pembentukan dan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Disamping membantu pembentukan BUMDes, pihak BNI juga diharapkan dapat membantu dalam hal permodalan bagi BUMDes yang sudah ada,” harap Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata, saat membuka kegiatan sosialisasi yang dihadiri kepala BNI Wilayah Denpasar Anak Agung Gde Agung Darmawan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), camat dan perbekel se- Kabupaten Gianyar dan BUMDes, Kamis (21/).
Dijelaskan Agung Bharata, keberadaan BUMDes sangat diperlukan setiap warga desa. Mengingat BUMDes dapat mewujudkan kemandirian, serta kesejahteraan sosial seluruh masyarakat pedesaaan.
Sampai saat ini, dari 64 Desa di Kabupaten Gianyar, baru 14 desa yang memiliki BUMDes. Dimana untuk permodalan awal, diberikan oleh Pemprov Bali berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Program Gerbang Sadu Bali Mandara (GSM).
Disebutkan, dalam perkembangannya BUMDes mengalami perkembangan yang cukup bagus. Hal ini dibuktikan, dari hasil laporan bulanan yang diterima, sisa hasil usaha BUMDes semakin meningkat ditambah semakin bekembangnya jenis usaha yang dimiliki, seperti PAM Desa, untuk penyaluran air bersih bagi warga.
Dari hasil monitoring dan pembinaan melalui Badan Pemberdaayaan Masyarakat Desa, kendala utama yang dihadapi adalah masalah permodalan. Dimana dari dana Program GSM, sudah ditentukan sasarannya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Sedangkan disisi lain, banyak masyarakat yang bukan termasuk golongan KK Miskin, juga ingin mendapatkan permodalan dari BUMDes.
Sementara Kepala BNI Wilayah Denpasar Anak Agung Gde Agung Darmawan menegaskan bahwa desa memerlukan BUMDes sebagai ujung tombak pembangunan yang perlu mendapat berbagai dukungan seperti perluasan usaha dan peningkatan promosi produk-produk pedesaan, peningkatan pelayanan lembaga keuangan kepada pelaku usaha di pedesaan, serta peningkatan jangkuan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha perdesaan.
