Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puluhan Karyawan Hotel Kelapa Retreat Mengadu ke Dewan

Bali Tribune/ MENGADU - Karyawan Hotel Kelapa Retreat Pekutatan mengdu ke Dewan terkait ketenagakerjaan pasca penyegelan hotel beberapa waktu lalu.
balitribune.co.id | Negara - Setelah pemiliknya tersangkut permasalahan hukum, karyawan Hotel Kelapa Retreat di Pekutatan kini tidak lagi bisa bekerja lantaran telah dilakukan penyegelan asset oleh Polda Metro Jaya. Puluhan karyawan hotel yang terletak di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan tersebut, Senin (24/2), ngelurug ke Kantor DPRD Kabupaten Jembrana.
 
Sebelumnya Hotel Kelapa Retreat yang sebagian besar kayawannya warga lokal tersebut disegel Polda Metro Jaya karena permasalahan hukum berkaitan dengan dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejak hotel disegel oleh Polda Metro Jaya, Jumat (14/2) lalu, puluhan pekerja tidak bekerja. Akhirnya dengan didampingi manajemen hotel dan Ketua BPC PHRI Jembrana, puluhan karyawan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jembrana untuk menyampaikan permasalahan yang kini mereka hadapi. Mereka diterima Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi serta sejumlah anggota dewan.
 
Dalam pertemuan tersebut, mereka mengaku khawatir atas nasib pekerjaan mereka yang ikut terdampak penyegelan yang dilakukan terkait perkara yang saat ini masih berproses hukum tersebut. Salah satu dampak dari penyegelan hotel yang terletak di tepi pantai Pekutatan ini adalah sekitar 60 karyawan kini menganggur tanpa kepastian. Terlebih hingga kini belum ada kejelasan terkait kapan hotela akan dibuka kembali. Kondisi ini kini diakui akan berdampak pada penghasilan dan penghidupan mereka. 
 
Salah seorang managemen hotel, Ismayanti menyebut kondisi ini juga berpengaruh pada kunjungan wisatawan di Pekutatan. Menurutnya, pihak hotel selama ini mendukung pengembangan pariwisata Jembrana dan tidak sedikit wisatawan yang datang ke Pekutatan untuk menikmati panorama pantainya yang indah. Selama ini menurutnya banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari bekerja di Hotel. 
 
Sekretaris Desa Adat Pekutatan I Nyoman Wiseda yang menyayangkan penyegelan dilakukan tanpa berkordinasi dengan pihak desa dan dilakukan saat masih ada tamu yang tengah dilayani karyawan hotel, menyebut upaya penyegelan tersebut juga berdampak buruk pada pengembangan pariwisata di Pekutatan yang selama ini tumbuh perlahan.
 
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Jembrana Ida Bagus Susrama menyatakan, pihaknya selaku legislative akan mengakomodir aspirasi karyawan namun tanpa masuk ke ranah hukum yang kini tengah berproses. "Kami akan menyikapi masukan para karyawan terutama terkait tenaga kerja. Kami di komisi akan memberikan kajian untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD," ujarnya. 
 
Begitupula Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Catur juga menyatakan pihaknya yang membidangi tenaga kerja akan menyikapi aspirasi para karyawan terutama terkait dengan persoalan ketenagakerjaan yang kini tengah dihadapi oleh karyawan.
 
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Made Sri Sutharmi menyatakan akan berupaya mencarikan solusi terkait tenaga kerja di hotel ini. Namun pihaknya memastikan tidak akan mencampuri permasalahan hukum pada hotel tersebut. "Setelah ini kami akan menugaskan dua komisi yang membidangi untuk menindaklanjuti," tegasnya. 
 
Menurutnya, untuk mencarikan solusi terbaik atas persoalan ketenagakerjaan di Hotel Kelapa Retreat, terutama bagi para karyawan yang juga warga Jembrana, pihak dewan juga akan segera berkoordinasi dengan Dinas terkait di Pemkab Jembrana. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Gathering Bumen Redja Abadi Denpasar "Fuso Gebyar 55 Tahun Anniversary”

balitribune.co.id | Denpasar - Memperkenalkan sekaligus mensosialisasi Program nasional PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) "Fuso Gebyar 55 Tahun Anniversary", Main dealer Mitsubishi wilayah Bali, PT Bumen Redja Abadi (BRA) Denpasar mengadakan gathering  di restoran Hongkong Garden, Kamis ( 22/5). 

Baca Selengkapnya icon click

Zanita: Program JKN Kebutuhan Primer untuk Masyarakat Indonesia

balitribune.co.id | Denpasar – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan memiliki jaminan kesehatan, seluruh peserta JKN jika sakit tidak akan memikirkan tentang biaya kesehatan yang ditimbulkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tragedi Air Terjun Nungnung, Staf Diskominfo Badung Tewas Terseret Arus

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang staf di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung, Made Gede Tedy Putra Yana (19) terseret arus dan tenggelam di air terjung Nungnung, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Kamis (22/5/2025) siang, sekitar pukul 11.30 Wita.

Baca Selengkapnya icon click

Pentingnya Kolaborasi Sektor Energi dan Industri Pupuk dalam Ketahanan Pangan Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Pentingnya kolaborasi erat antara sektor energi dan industri pupuk dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari visi Asta Cita pemerintah. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan keterkaitan industri pupuk dengan sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas) sangat tinggi karena gas alam merupakan bahan baku utama dalam proses produksi pupuk.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pelaku Pariwisata Bali Mampu Mengambil Peran Strategis Mendukung Transisi Energi

balitribune.co.id | Mangupura - Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau panel surya atap di sektor okomodasi wisata seperti perhotelan akan menjadi langkah awal mendukung terwujudnya Bali mandiri energi. Selain itu sekaligus menjadi bukti pelaku industri pariwisata Bali mampu mengambil peran strategis dalam mendukung transisi energi. 

Baca Selengkapnya icon click

Menteri UMKM Menegaskan Komitmen Menciptakan Ekosistem Kemitraan yang Kondusif

balitribune.co.id | Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkepentingan menjaga stabilitas dan kondusivitas industri transportasi online, termasuk hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojek online serta merchant UMKM di dalamnya. Demikian disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman setelah beraudiensi dengan manajemen Maxim di Jakarta, Selasa (21/5).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.