Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Dukung Rencana Pemekaran Kecamatan Kintamani

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli I Made Joko Arnawa

balitribune.co.id | Bangli - Wacana pemekaran Kecamatan Kintamani sudah sejak lama bergulir. Pemekaran Kecamatan Kintamani dipandang perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan kepada publik. Hal tersebut diutarakan Anggota DPRD Bangli I Made Joko Arnawa pada Kamis (30/3). 

Mantan komisioner KPU Bangli ini mengatakan, keinginan dilakukan pemekaran wilayah ini khususnya datang dari masyarakat Kintamani. Hanya saja kemampuan untuk menggerakan belum optimal sehingga perlu dimotori oleh para tokoh masyarakat. “Sama halnya dengan pemekaran desa yang dimulai dari masyarakat. Tentu untuk terjadi pemekaran ada proses yang harus dilalui. Keinginan dari masyarakat bisa disampaikan melalui kita di Dewan,” sebutnya.

Jika berkaca dari topografi wilayah Kecamatan Kintamani yang  terdiri  dari 48 desa dengan lokasi yang berjauhan, sehingga pemerintahan di kecamatan lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang memiliki 6-9 desa. Dari total penduduk di Bangli sekitar 42 persen ada di Kecamatan Kintamani. 

Pihaknya menilai jika dilakukan pemekaran Kecamatan, Kintamani bisa menjadi tiga wilayah. Seperti dengan pelaksanaan pemilu, Kecamatan Kintamani terbagi dalam dua dapil yakni Kintamani Timur dan Kintamani Barat. Kemudian bisa terjadi pemekaran untuk Kintamani Barat dibagi dua. Kalau Dapil Kintamani Timur saat ini terdiri dari 16 desa. Masih ada 32 Desa lagi nanti bisa dibagi kewilayahannya," ujar  politisi asal Desa Songan, Kecamatan Kintamani ini. 

Menurut Joko Arnawa, untuk pusat Kecamatan bisa dibuat di Desa Manikliyu untuk wilayah Kintamani ke selatan, sedang untuk bagian utara bisa di pusatkan di Desa Catur. Serta bagian timur tetap di pusat kecamatan saat ini. "Tentu dengan dilakukan pemekaran akses masyakarat untuk mendapat pelayanan administrasi bisa lebih mudah," ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya menegaskan tujuan pemekaran yang utama yakni untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan. Pihaknya mengharapkan pemekaran bisa dilaksanakan. "Ketika ada pemekaran maka roda pemerintahan semakin cepat," sambungnya. 

Disisi lain, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, memang sempat beberapa kali muncul aspirasi untuk pemekaran Kecamatan Kintamani. 

Bupati Sedana Arta menilai dengan 48 Desa tentu berbagai layanan dasar belum cukup optimal. "Saya sendiri melihat dengan dilakukan pemekaran maka pelayanan lebih optimal.  Mungkin Kecamatan Kintamani bisa menjadi 2-3 kecamatan," kata Bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli ini. 

Pihaknya pun mengaku akan menggali kembali aspirasi terkait isu pemekaran baik itu dari tokoh masyarakat maupun politisi agar wacana pemekaran bisa segera  ditindaklanjuti.

wartawan
SAM
Category

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.