balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry mendesak agar pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/ PMK.010/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Menurut dia, untuk menyelamatkan petani cengkeh saat ini, idealnya pemerintah memperlakukan kembali PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017.
"Dalam rangka membantu petani terutama meringankan beban ekonomi yang mereka alami, kami usulkan agar PMK Nomor 152/ PMK.010/ 2019 dicabut dan kembali memberlakukan PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017. Dengan demikian, harga jual cengkeh dan tembakau di tingkat petani bisa dinaikkan dan beban petani bisa diatasi," ujarnya, di Denpasar, Senin (20/4).
Desakan mencabut PMK Nomor 152/ PMK.010/ 2019 ini, demikian Sugawa Korry, mengingat para petani cengkeh sangat terpuruk selama aturan tersebut berlaku. Belum lagi di tengah pandemi corona (Covid-19) saat ini, harga cengkeh semakin merosot.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini menjelaskan, di Indonesia terdapat 553.381 hektare areal cengkeh dengan jumlah petani 1.059.222 KK dan diperkirakan mempekerjakan 17 juta orang di dalamnya. Pada saat PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017 dikeluarkan, luas areal cengkeh mencapai 561.212 hektare dengan produksi sekitar 123.399 ton dan petani yang terlibat 1.076.408 KK dan jumlah tenaga kerja 17.397.572 orang.
"Dengan hadirnya PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017, harga cengkeh di pasaran dengan kualitas asalan saja di kisaran 100 ribu Rupiah per kilogram," papar Sugawa Korry.
Namun pada tahun 2019, ketika muncul PMK Nomor 152/ PMK.010/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang pada intinya menaikkan tarif cukai rokok cukup signifikan, harga jual cengkeh di tingkat petani sangat tertekan. Bahkan sejak saat itu hingga kini, harga cengkeh di tingkat petani di bawah Rp 60.000/ kg.
Untuk diketahui, ketika harga cengkeh di tingkat petani mencapai Rp 100.000/ kg, ongkos petik dan proses jemur mencapai rata-rata 25-30% dari harga jual. Sementara dengan harga saat ini di kisaran Rp 60.000/ kg, ongkos petik dan jemur mencapai 40-45% dari harga jual.
Sugawa Korry menyebut, merosotnya harga jual cengkeh produksi petani saat ini, terkait erat dengan dikeluarkannya PMK Nomor 152/ PMK.010/ 2019. PMK ini berdasarkan atas perkembangan luas areal kebun cengkeh petani secara nasional tahun 2019 seluas 553.381 hektare dan jumlah produksi sebesar 121.940 ton.
"Artinya dibandingkan dengan produksi tahun 2018 sebesar 123.339 ton, maka merosotnya harga di petani saat ini bukan disebabkan oleh adanya over supply produksi petani (data nasional)," tandas politikus asal Buleleng ini.
Untuk wilayah provinsi Bali, imbuhnya, luas areal cengkeh tahun 2018 mencapai 15.448,88 hektare dengan produksi 3.590,22 ton. Adapun petani yang terlibat sebanyak 52.513 KK dan tenaga kerjanya sebanyak 478.726 orang.
"Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat dampak pandemi corona dari sisi ekonomi, jelas sangat memukul masyarakat petani pada umumnya dan khususnya para petani cengkeh dan tembakau. Terlebih mulai bulan Juni ini panen cengkeh akan dimulai," ucapnya.
"Karena itu, dalam rangka membantu petani dalam rangka meringankan beban ekonomi yang dialami, kami usulkan PMK Nomor 152/ PMK.010/ 2019 dicabut dan kembali memberlakukan PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017. Dengan demikian, harga jual cengkeh dan tembakau di tingkat petani bisa dinaikkan dan beban petani bisa diatasi," imbuh Sugawa Korry.
Terkait usulan ini, Sugawa berkomitmen akan memperjuangkan hal ini melalui ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, khususnya dari daerah penghasil cengkeh. Apalagi beberapa dari mereka adalah kepala daerah di wiyahnya dan juga ada yang duduk sebagai anggota DPR RI.
"Kami yakin, Ketua Umum DPP Partai Golkar juga akan memberikan atensi terkait usulan kami ini," pungkas Sugawa Korry.
