Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasdam Canangkan Zona Integritas Wilayah Bersih KKN

INTEGRITAS -- Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri (tengah) membuka Rapat Panproggar Triwulan IV TA 2018, sekaligus Pencanangan Zona Integritas serta Bimtek Manajemen Resiko Kodam IX/Udayana di Aula Korem 163/Wira Satya, Denpasar, Rabu (14/11).

BALI TRIBUNE - Untuk mengeliminir kendala dan hambatan pelaksanaan program kerja dan anggaran TA 2018 serta menyiapkan perencanaan tahun anggaran berikutnya, Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri membuka Rapat Panprogar Triwulan IV TA 2018, sekaligus pencanangan zona integritas serta bimtek manajemen risiko Kodam IX/Udayana di Aula Korem 163/Wira Satya, Denpasar, Rabu (14/11). Ketika membacakan sambutan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., Kasdam menyampaikan bahwa Rapat Panitia Program dan Anggaran (Panproggar) merupakan forum komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan setiap triwulan. “Namun hendaknya kegiatan ini tidak menjadi kegiatan rutin tiga bulanan untuk sekedar memenuhi program saja, karena pada hakekatnya rapat Panprogar ini merupakan sarana dan forum bagi insan perencanaan untuk saling bertukar informasi, terkait dengan pelaksanaan program kerja dan anggaran untuk merumuskan, menyusun, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan,” katanya. Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk menyiapkan perencanaan tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan program dan anggaran dapat berjalan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan oleh pimpinan secara optimal serta tidak menghambat pelaksanaan program dan anggaran selanjutnya. Pencanangan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kodam IX/Udayana ini merupakan wujud  kesungguhan Kodam IX/Udayana dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat (AD) yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN. Disertai dengan upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh satuan kerja Kodam IX/Udayana. Pemberantasan KKN merupakan upaya dalam meningkatkan kinerja dan demi mewujudkan reformasi birokrasi Kodam IX/Udayana merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi TNI AD yang modern. Penerapan zona bersih dari KKN ini adalah salah satu format yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa TNI AD, diiringi dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan pencanangan zona integritas ini diharapkan adanya perbaikan nyata dimasa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh, karena dengan integritas yang kokoh tugas pokok Kodam IX/Udayana akan dapat terwujud sesuai harapan TNI AD. “Karena itu, seluruh prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana hendaknya terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sehingga terbebas dari praktek perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” harapnya. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari masing-masing satuan jajaran Kodam IX/Udayana, total berjumlah 250 orang yang diharapkan nantinya dapat memberikan sosialisasi ke seluruh kesatuannya masing-masing, agar semua fungsi dapat berjalan secara terpadu dan serasi, guna tercapainya seluruh sasaran program sesuai waktu yang telah ditentukan. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, SSos., SH., MHan.,, Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh AM Suharyadi, SIP., MSi.,, Danrindam IX/Udayana, beberapa Asisten Kasdam IX/Udayana, Waasops dan Waaslog Kasdam IX/Udayana, para Komandan/Kabalak Kodam IX/Udayana, perwakilan Korem 161/Wira Sakti dan sejumlah tamu undangan terkait lainnya, serta unsur BPKP Provinsi Bali sebagai pemateri (Ari Dwikora Tono, Tumbur Parulian Simatupang, dan Made Orsidini).

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Bencana di Bangli, Dewan Ingatkan Pemerintah Selektif Salurkan Bantuan

balitribune.co.id | Bangli - Cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini menyebabkan terjadi musibah bencana di beberapa titik. Kondisi ini mendapat perhatian kalangan DPRD Bangli. Salah satu anggota DPRD Bangli, I Nyoman Kartika, mengingatkan pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyalurkan bantuan pascabencana. Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah harus memastikan kerusakan yang terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click

Geger 'Transfer' Direksi, Bos Perumda Tabanan Kini Duduki Kursi Utama Perumda Pasar MGS Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa telah memutuskan Kompiang Gede Pasek Wedha sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung bersama I Made Anjol Wiguna sebagai direktur umum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pariwisata Bali Harus Mampu Sikapi Perubahan Pasar

balitribune.co.id | Mangupura - Bali Villa Association (BVA) bersama Control Union Indonesia, lembaga sertifikasi independen berstandar global, menggelar talkshow Sustainability for Every Stay bertajuk “Building Future Ready Villas Through Sustainable Hospitality” di Seminyak, Kabupaten Badung, Jumat (23/1). Kegiatan ini membahas tren pariwisata terkini serta pentingnya sertifikasi keberlanjutan bagi akomodasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kisah Agen Wijaya Group dari Toko Pulsa ke Agen BRILink

balitribune.co.id | Denpasar - Sebuah toko produk digital (pulsa) di kawasan Kediri, Tabanan kini menjadi tumpuan layanan keuangan warga sekitar. Berawal dari pemberian fasilitas perbankan, I Putu Ananta Wijaya, pemilik Agen BRILink Wijaya Group berhasil mengembangkan usaha produk digital sekaligus menghidupi keluarga melalui kemitraan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Baca Selengkapnya icon click

Pengurus PHRI Bali 2025-2030 Dikukuhkan, Sekda Dewa Indra Tekankan Kolaborasi Hadapi Tantangan Pariwisata

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.