Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kekuatan Daya Saing Bangsa

Bali Tribune/ Agung Setia Budi, S.I.P, M.Sos
Oleh: Agung Setia Budi, S.I.P, M.Sos
 
balitribune.co.id - PERSAINGAN pasar global tidak saja didominasi kemampuan suatu negara dalam melakukan ekspansi sumber daya alam dan volume produksi. Namun saat ini dengan perkembangan era revolusi Industri 4.0 yang begitu cepat, pasar global membutuhkan SDM berkualitas high-tech berbasis generasi milenial. SDM unggul saat ini menjadi faktor pengungkit kecepatan berinovasi kekuatan ekomomi makro suatu negara.
 
Fenomena di sejumlah negara dikenal Macan Asia percepatan pembangunan high-tech selalu didukung maksimal dengan jumlah engineer yang terus mengalami peningkatan. Pertanyaannya adalah mengapa jumlah engineer di Indonesia tak turut meningkat, ketika Asia kian gegap gemita dengan percepatan pembangunan industri high-technya. Dan bagaimana hal itu berkorelasi terhadap kian turunnya daya saing negeri ini?
 
Sangat menarik untuk digarisbawahi ketika Presiden Jokowi dalam momentum 17 Agustus 2019 menegaskan, kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan,  jalan  pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita  butuh  SDM-SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Di sisi lain, kita juga menghadapi persoalan kompetensi secara makro.
 
Berdasarkan riset ASO College Group dari Jepang, pada tahun 2015, ketersedian sarjana teknik di Indonesia sebanyak 37.000 orang per tahun. Padahal, setiap tahun idealnya dibutuhkan sekitar 57.000 orang. Sementara itu, pada periode 2015-2020 diperkirakan dibutuhkan rata-rata 90.500 per tahun. Artinya, Indonesia membutuhkan tambahan sumber daya muda untuk mengejar ketertinggalan itu. Posisi mereka sebagai kunci penggerak utama dunia industri.
 
Tanpa kita sadari lompatan sejumlah negara Asia yang semakin cepat telah menurunkan aktivitas  nilai tambah di wahana industri dalam negeri, tenaga ahli dan tenaga kerja terampil yang berpotensi besar kehilangan kesempatan untuk mengambil momentum evolusi proses desain, rekayasa  dan manufaktur. Hal ini pada gilirannya terkoneksi perlambatan proses nilai tambah menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang pada gilirannya menurunkan daya saing negara secara keseluruhan.
 
Momentum gaung Indonesia membangun SDM berkualitas tentunya bukan tanpa argumentasi mendasar dari seorangan pemimpin. Louis Allen mengemukan secara genial, “The great question of out times is how to reconcile and integrate human effort so people everywhere can work good and not their common disaster. The answer lagerly upon on the capabilities of leaders in all position in all segments of society” (1964:1). Bangsa di Asia yang menjadi Macan Asia tidak terlepas dari energy visoner kepemimpinan pemimpinnya yang menentukan apakah sebuah bangsa menjadi besar atau kerdil.
 
Dalam situasi kegiatan industri negara kita lesu, tidak menutup kemungkinan memunculkan gelombang migrasi tenaga ahli dan talenta kita apalagi genarasi milenial untuk memilih berkiprah ke luar negeri karena pangsa pasar global membuka akses luas kebutuhan sumber daya high-tech. Untuk menjawab persoalan ini perlu dibuatkan visi jangka pendek dan menengah berorentasi kuat mementingkan investasi infrastruktur Iptek yang terkoneksi dari jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi yang saling terkait dengan semua lembaga memproduk barang dan jasa yang memiliki nilai inovasi.
 
Sudah saatnya negara meninggalkan orientasi narasi keungulan sumber daya alam yang selalu muncul mewarnai buku pelajaran dan pola ajar di sekolah. Penyederhaan narasi ini sangat perlu dilakukan agar kita tidak larut dalam kesulitan permanen untuk memperbaiki posisi daya saing bangsa. Sudah saatnya Indonesia maju dalam mengembangkan pabrik cerdas melalui brain gain policy satu kesatuan SDM Unggul agar dapat menghimpun potensi anak bangsa dalam hal sains, teknologi dan inovasi di era revolusi industri 4.0.***
 
Penulis adalah Peneliti Studi Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah
wartawan
Redaksi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.