Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

Bali Tribune / Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Selasa (29/11) di Gedung Diklat RSJ Provinsi Bali di Bangli.
balitribune.co.id | Bangli - Acara yang mengusung tema pengelolaan dana desa yang cepat, tepat, dan terpadu sebagai upaya penanganan dampak covid-19 ini dilaksanakan Selasa (29/11) di Gedung Diklat RSJ Provinsi Bali di Bangli. Hadir dalam acara tersebut Via zoom selaku narasumber Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Irham, SH, MM, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bali Wayan Juwena, SE, MM, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Joko Sunaryanto, Anggota Komite IV DPD RI Made Mangku Pastika, Sekretaris Daerah Ida Bagus Gde Giri Putra selaku Moderator Daerah Kabupaten Bangli, OPD terkait, dan Camat se-Bangli, yang diikuti oleh seluruh Perbekel se-kabupaten Bangli.
 
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang sangat  penting, terutama kepada para perbekel mengingat, pengelolaan keuangan desa merupakan denyut nadi dari pemerintahan desa, yang mana ketika pengelolaan keuangan ini dilakukan dengan cara yang sehat sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipastikan berjalan dengan sehat sesuai regulasi yang mengatur. Baiknya pengelolaan keuangan di desa akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembangunan desa. Maka dari itu sangat penting kiranya kepada perbekel untuk selalu melakukan pengawasan sebagai kuasa pengelola keuangan desa terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APB desa.
 
"Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan cara yang terarah, mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga semua proses yang terjadi dapat dipertanggung- jawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” tegasnya.
 
Lebih lanjut disampaikan Bupati Sedana Arta, Pemerintah daerah selalu memberikan dukungan terhadap proses pembangunan di desa. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar terjadi pembangunan yang berkesinambungan antara pembangunan daerah dan desa.
 
“Penting bagi kami dipemerintah daerah untuk dapat mensinergikan pembangunan dan daerah mengintegrasikan dengan desa, perencanaan agar semua permasalahan di kabupaten Bangli dapat tertangani dan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan jawaban atas kebutuhannya,” ujarnya.
 
Sedana Arta Kembali menegaskan, Bangli era baru memiliki semangat pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terintegrasi dan terarah. Dan mengajak untuk meninggalkan kebekuan sistem yang mengurung kemampuan personal aparatur sehingga menyebabkan kelambanan dalam berproses disemua bidang.
 
“untuk itu kita harus bergerak cepat, memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang ada dan mampu menganalisa permasalahan dengan tepat,” harapnya.
 
Dan dengan kemampuan keuangan dan kewenangan yang dimiliki oleh desa hendaknya membuat pemerintah desa mampu menjadikan desa sebagai desa yang maju, kreatif, inovatif dan memiliki daya saing. mampu memanfaatkan potensi yang ada diwilayahnya untuk dikembangkan dan di dayagunakan untuk kemajuan desa.
 
“Kami berharap jangan sampai adanya dana yang besar di desa justru menjadikan desa terlibat dalam hal hal yang tidak baik, apalagi kemudian sampai muncul kasus kasus hukum dan jadikan kegiatan workshop ini sebagai momentum kebangkitan desa menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa meninggalkan jati dirinya,” pungkasnya.
 
selaku narasumber via zoom Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Irham menyampaikan, tujuan diselenggarakannya workshop ini guna meningkatkan pengetahuan kepala desa/Perbekel terkait dengan keuangan desa, khususnya Dana Desa, baik kebijakan penggunaan Dana Desa, mekanisme dan evaluasi penyaluran Dana Desa, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Untuk itu diperlukan bimbingan bagi para aparat Desa berupa Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk meningkatkan pemahaman para aparat Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel.
 
”kita berharap peserta workshop di Bangli dapat memahami apa yang disampaikan narasumber sehingga pemerintaha desa berjalan dengan baik menuju kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya.
wartawan
RED
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.